Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Sangia Nibandera Law Research (SNLR)
Zulfika
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mechanism for Imposing Sanctions on Notaries Who Violate the Notary Code of Ethics: Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris M Arfan Gasali; Basrawi; Febriansyah, Rustam; Zulfika; Masyita, Siti; Nurlinda
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Various Law Enforcement Issues
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The notary code of ethics is the entire moral rules determined by the Indonesian Notary Association which applies to all members of the association and other people who hold and carry out the position of Notary both in the implementation of the position and in daily life. The notary code of ethics contains material elements regarding obligations, prohibitions, exceptions and sanctions that will be imposed on a notary who is proven to have violated the Code of Ethics, the Indonesian Notary Association (INI) as an organizational association for notaries has a very important role in enforcing the code of ethics. The Honorary Council is a tool of the association that is authorized to conduct investigations into violations of the code of ethics and impose sanctions on violators in accordance with its authority. A notary is a professional in the legal field who plays an important role in creating legal certainty and assisting the community in various civil legal matters. The implementation of sanctions imposed by the Honorary Council of the Indonesian Notary Association as a professional organization against Notaries who violate the code of ethics, are: reprimands, warnings and dismissal or dismissal from membership of the association. These sanctions only affect notaries as members of the association and do not affect notaries as public officials. To be a good legal professional in carrying out their professional duties in upholding the law, practitioners are required to possess qualified attitudes, a humanitarian attitude, an attitude of justice, the ability to see and place objective values ​​in a case they handle, an honest attitude, as well as technical skills and ethical maturity.
Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu yang Tidak Bisa Menjalankan Tanggungjawabnya (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt) Irwanto, Wahyu Tri; Zulfika
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1529

Abstract

Hak asuh anak merupakan hak yang wajib diberikan kepada salah satu orang tua kandung setelah terjadinya perceraian dari keduanya. Yang tentunya hak tersebut sangatlah krusial bagi kehidupan sang anak, dikarenakan ini menentukan bagaimanakan dan bersama orang tua yang manakah sang anak akan tinggal. Oleh karena itu negara Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur masalah pemberian hak asuh anak tersebut, dimana jika anak tersebut belum berumur 12 tahun maka diharuskan jatuh ke anaknya sesuai yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam, namun permasalahan masih terjadi ketika seorang ibu tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya seperti yang tertera pada putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, dimana sang ibu tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan sang ibu menitipkan anak yang baru berusia delapan tahun tersebut ke neneknya pada saat sang ibu pergi untuk bekerja di beda pulau, dan sang ibu juga tidak dapat memberikan pengobatan ketika anaknya sedang sakit, dan dimana Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut hak asuh anak tersebut dari sang ibu dan memberikannya kepada sang ayah. Hal ini tentunya menjadi suatu keadaan yang membingungkan mengingat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan kalau hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun, haruslah diberikan kepada sang ayah bukan sang ibu. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan teori yang relevan. Hasil akhir dari penelitian menunjukkan kalau hak asuh anak memang dapat dicabut dari ibu dan dipindahkan ke ayah, dengan beberapa alasan yang berhubungan dengan kebaikan anak tersebut, seperti Sang ibu melakukan suatu perbuatan buruk kepada sang anak secara terbuka dan berlebihan. tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat serta memelihara anak tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat pemahaman terkait hak asuh anak, bagaimanakah hak asuh anak dapat diberikan, serta kendala-kendala dalam menerapkan hak asuh anak.
Co-Authors Basrawi Febriansyah, Rustam Irwanto, Wahyu Tri M Arfan Gasali Masyita, Siti Nurlinda