Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Berbagai Pinjaman Dan Perlindungan Hukumnya Evalina Pakpahan; Awaludin Awaludin; Andi Nova Bukit; Fatmawati .; Simon Patar Rizky Manalu; Daniel Ebenezer Silaban
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 3 No 1 (2024): Edisi Januari 2024 - Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v3i1.1071

Abstract

Kebutuhan pendanaan yang cepat oleh karena aktivitas dan pergerakan perekonomian yang semuanya memerlukan suntikan dana sehingga marak pinjaman yang menjadi Solusi menutupi minimnya kondisi keuangan masyarakat. Ada banyak jenis pinjaman baik yang legal maupun yang illegal dan masyarakat awam sangat sulit memahami dan membedakan keduanya. Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat untuk membuat masyarakat tahu tentang apa saja pinjaman yang aman dan tidak aman. Aman dalam artian ada perlindungan hukum bagi debiturnya. Saat ini banyak kasus dijumpai ketika masyarakat melakukan pinjaman online dan merasa terancam karena tidak mampu membayar tepat pada waktunya. Dengan edukasi ini diharapkan masyarakat lebih hati-hati sebelum meminjam dan mengetahui berbagai tempat untuk meminjam sehingga terhindar dari pinjaman legal yang bisa saja menjerat kreditur dengan Tingkat bunga yang tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik yang dinilai dari kehadiran masyarakat dan proses tanya jawab yang berlangsung. Diharapkan kegiatan yang sama masih dapat dilakukan ditempat yang lain agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui sumber pembiayaan yang lain yang lebih aman karena sesungguhnya ada hukum yang mengingat antara debitur dan kreditur
Voluntary Disclosure Program (PPS) Reviewed from the Perspective of State Administration Law and Its Effectiveness in Encouraging National Economic Improvement Elyani; Khairun Na’im; Uswatun Hasanah; Andi Nova Bukit; Waruwu, Khamo
Arkus Vol. 9 No. 2 (2023): Arkus
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/arkus.v9i2.337

Abstract

The voluntary disclosure program (PPS) was created to increase taxpayer compliance and the need for large funds to overcome financial deficits due to the pandemic and post-Covid economic recovery. The purpose of this research is to discuss how the legal perspective of state administration views the voluntary disclosure program (PPS). In addition, it also examines how the effectiveness of voluntary disclosure programs (PPS) in encouraging National economic improvement. The results obtained from this research are that in terms of procedures and principles, the voluntary disclosure program already represents the implementation of tax law which is part of state administrative law. Furthermore, the effectiveness of the implementation of the voluntary disclosure program (PPS) is considered ineffective. This is due to several obstacles, both in terms of the variables supporting its successful tax amnesty, which have not been implemented optimally, and the conditions of business actors who experience several obstacles, including high tariffs, limited investment instruments, many tax assets that are not liquid, and economic recovery that has not been maximized.