Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Community Service (Abdisci)
Wahyu Maulana Agung
Universitas Swadaya Gunung Jati
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JURIDICAL AND ADMINISTRATIVE REVIEW OF THE STORAGE OF KPK CONFISCATED ASSETS IN THE CIREBON CITY RUPBASAN Muhammad Farhan Ghaisan; Wahyu Maulana Agung; Paksi Anggana Firdaus; Muhammad Irfandi; Adam Nugraha
Jurnal Abdisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 Tahun 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v3i2.736

Abstract

Abstract Background. The State Confiscated Goods Storage House (Rupbasan) is vital in Indonesia's criminal justice system. Its primary function is to store, manage, and maintain confiscated goods and state spoils to remain in good condition until the legal process is completed. Aims. This study discusses the critical role of the State Confiscated Goods Storage House (Rupbasan) in the criminal law system in Indonesia, by highlighting the case of storing assets belonging to Sunjaya Purwadisastra, the former Regent of Cirebon, which was confiscated by the Corruption Eradication Commission (KPK). Result. The study found inconsistencies between the rule of law and its implementation in the field, caused by limited funds, facilities, and weak coordination between institutions. The national budget efficiency policy also affects the operations of the Rupbasan, so there is a discourse on merging the Rupbasan's functions into the Attorney General's Office. Methods. This research uses a normative qualitative approach to analyze the legal and administrative aspects of confiscated asset management. Conclusion. The results show the need for regulatory reform, system modernization, institutional capacity building, and budget policy evaluation. Implication. This study suggests that the management of state assets is carried out in a transparent, accountable, and fair manner in order to maintain legal integrity and prevent state losses.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No.13 Tahun 2019 Terhadap Pembangunan Tempat Usaha Sultan Print Diatas Sempadan Sungai Wahyu Maulana Agung; Agus Dimyati
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2848

Abstract

Sungai merupakan bagian penting dari sistem lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, khususnya sebagai pengendali banjir, sumber air, serta penopang keseimbangan ekosistem perkotaan. Namun, pembangunan di kawasan sempadan sungai telah menjadi isu krusial yang mengancam fungsi ekologis sungai dan meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Pembuatan jurnal agar dapat mengkaji Perda Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2019 terhadap pembangunan tempat usaha Sultan Print yang berlokasi di kawasan sempadan sungai, serta menganalisis pelaksanaan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut tidak terlaksana secara optimal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh hambatan struktural berupa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan BBWS yang menyebabkan proses penegakan hukum terhambat. Di samping itu, penerapan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan sempadan sungai masih terbatas pada upaya administratif dan belum sampai pada tindakan penegakan hukum yang bersifat represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi lebih disebabkan oleh faktor kelembagaan dan keterbatasan sumber daya dibandingkan substansi regulasi. Isu hukum tersebut diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme penegakan hukum guna mewujudkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum di kawasan sempadan sungai.
Co-Authors Adam Nugraha Agus Dimyati Muhammad Farhan Ghaisan Muhammad Irfandi Paksi Anggana Firdaus