<![CDATA[Sungai merupakan bagian penting dari sistem lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, khususnya sebagai pengendali banjir, sumber air, serta penopang keseimbangan ekosistem perkotaan. Namun, pembangunan di kawasan sempadan sungai telah menjadi isu krusial yang mengancam fungsi ekologis sungai dan meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Pembuatan jurnal agar dapat mengkaji Perda Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2019 terhadap pembangunan tempat usaha Sultan Print yang berlokasi di kawasan sempadan sungai, serta menganalisis pelaksanaan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut tidak terlaksana secara optimal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh hambatan struktural berupa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan BBWS yang menyebabkan proses penegakan hukum terhambat. Di samping itu, penerapan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan sempadan sungai masih terbatas pada upaya administratif dan belum sampai pada tindakan penegakan hukum yang bersifat represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi lebih disebabkan oleh faktor kelembagaan dan keterbatasan sumber daya dibandingkan substansi regulasi. Isu hukum tersebut diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme penegakan hukum guna mewujudkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum di kawasan sempadan sungai.]]>
Copyrights © 2026
