Dominikus Rangga Hayon
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Agenda Setting Pengelolaan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal Pasca Pembangunan Waduk Mbay di Kabupaten Nagekeo Richardus Beda Toulwala; Dominikus Rangga Hayon
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.86092

Abstract

Penelitian ini membahas masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam konflik pembangunan Waduk Mbay melalui proses agenda setting agar dapat menarik perhatian pemerintah dan dimasukan ke dalam agenda kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Riset Aksi Partisipatoris (RAP) sebagai strategi penelitian. Metode penelitian RAP adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah sosial dengan melibatkan langsung partisipasi aktif dari masyarakat atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam RAP, tim peneliti tidak hanya mengamati atau menganalisis, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan perubahan yang berdampak positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses agenda setting program pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan waduk memiliki dinamika proses formal yang berjalan dengan baik dan normal pada setiap aliran, baik aliran masalah, aliran kebijakan, maupun aliran politik. Dengan demikian proses yang terjadi berlangsung  secara teknokratis dan normatif. Hal ini menggambarkan pentingnya isu pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan Waduk Mbay dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Kebijakan ini berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul di lokasi terdampak baik masalah kemiskinan, masalah budaya, maupun masalah sosial. Selain itu kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bagi masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan perkembangan transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat mencapai tahap kemandirian. Dengan demikian masyarakat terdampak dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan  sumber  daya dan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang kompleks, serta menciptakan lingkungan yang mendorong kreatifitas dan inovasi di masa yang akan datang.