Richardus Beda Toulwala
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Analisis Perubahan Dukungan Politik dan Perilaku Memilih di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende 2018 Toulwala, Richardus Beda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.425 KB)

Abstract

Penelitian ini berlatarkan masalah perbedaan perubahan dukungan politik yang signifikan di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende tahun 2018 dengan daerah lainnya di Kabupaten Ende. Pada desa ini terjadi perbedaan dukungan suara masal yang mencapai delapan puluh enam persen suara. Pilkada tersebut dimenangkan oleh Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar Achmad, MM (Incumbent), sedangkan Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan H. Munawar. A Achmad, S.Sos terpaksa menelan kekalahan. Penelitian lapangan ini menggunakan metode eksplanotori kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan dukungan politik dan perilaku memilih masyarakat di Desa Wolotopo Timur dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perubahan dukungan politik disebabkan karena mayoritas pemilih adalah rasional dalam menjatuhkan pilihan. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar Achmad, MM selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende dipandang baik oleh masyarakat.
PEMBERDAYAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM MENGATASI PORTOFOLIO AT RISK (PAR) PADA KOPDIT SERVIAM BHAKTI MANDIRI Paskalis Xaverius Hurint; Richardus Beda Toulwala
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16546

Abstract

Persoalan portofolio at risk (PAR) telah menjadi hal yang sangat urgen di dalam Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) di Wilayah Puskopdit Flores Mandiri. Hal ini terjadi karena mayoritas koperasi kredit (kopdit) tingkat primer telah mengalami tingkat PAR yang melampaui 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kopdit-kopdit primer sedang berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Kopdit Serviam Bhakti Mandiri (Kopdit SBM) yang merupakan salah satu anggota kopdit primer di wilayah Puskopdit Flores Mandiri, pernah mencapai tingkat PAR hanya sebesar 3% di antara kopdit-kopdit primer. Dengan kondisi ini maka Kopdit Serviam Bhakti Mandiri pernah menjadi Kopdit Primer urutan pertama dalam kategori PAR terkecil. Kondisi ini pada akhirnya berubah sampai dengan akhir tahun 2021, di mana tingkat PAR pada Kopdit Serviam Bhakti Mandiri telah mencapai angka 13%. Tulisan ini hendak mendeskripsikan upaya pemberdayaan anggota Kopdit Serviam yang mengalami wanprestasi melalui kegiatan pelatihan cerdas keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan agar anggota yang mengalami wanprestasi memiliki kesadaran baru dalam mengelola keuangan mereka sehingga dapat mengatasi tingkat PAR yang dialami. Kegiatan ini berlangsung selama 6 bulan. Hasil dari kegiatan ini adalah 100% anggota yang mengikuti pelatihan telah kembali mencicil pinjamannya dan menabung secara teratur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan cerdas keuangan telah membawa manfaat terhadap penurunan tingkat PAR.
Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Desa Kelisamba Dominikus Rangga Hayon; Richardus B Toulwala
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan perempuan adalah hal yang sangat penting untuk memberdayakan kaum perempuan dalam pembangunan. Isu ini mejadi penting ketika perempuan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial budaya dipandang sebelah mata. Dampaknya adalah perempuan tidak mampu memimpin atau mengelola sebuah program ketika kepada mereka dilimpahkan tanggung jawab dalam hidup berkelompok dan berorganisasi. Hal seperti ini terjadi pada kelompok PKK dan Posyandu di Desa Kelisamba, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, NTT. Setelah terjun ke dalam kelompok PKK dan Posyandu, para anggota yang adalah para perempuan tidak mampu menjalankan organisasi tersebut dan bahkan tidak bisa merencanakan program dan melaksanakannya. Kondisi ini mendorong tim pengabdian masyarakat STPM St. Ursula melakukan fasilitasi pemberdayaan perempuan di kelompok tersebut melalui penguatan kapasitas kepemimpinan dan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan pelatihan pengelolaan program. Kegiatan ini dlakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepemimpinan, pemahaman akan Tupoksi, serta menumbuhkembangkan keterampilan pengelolaan program. Kegiatan yang berlangsung selama 1 minggu ini menyimpulkan bahwa fasilitasi pemberdayaan kaum perempuan sangat penting dalam memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan. Selain itu, melalui kegiatan tersebut, PKK dan Posyandu kembali berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan melalui optimalisasi perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
Praktik Politik Identitas Etnis dan Perannya dalam Pemilihan Kepala Desa Richardus Beda Toulwala; Eugenia Natalia Meo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik identitas dalam pemilihan kepala desa di desa Ilepadung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Masalah yang terjadi di desa Ilepadung ialah masih berlakunya praktik politik identitas etnis.. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori instrumenal etnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di lakukan ialah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan Kepala desa di desa Ilepadung masih berlaku praktik politik identitas etnis. Dimana etnis yang memiliki pengaruh yang besar lebih dominan untuk menduduki jabatan. Secara umum ada tiga etnis yang mendiami desa Ilepadung yaitu, Etnis Lamakmau (tuan tanah), Saguara, dan Lamaruro etnis pendatang. Pemilihan kepala desa dengan melihat sudut pandang etnis dan budaya ini diyakini sebagai tradisi warisan yang selalu dijaga dan dipertahankan hingga saat ini. Adapun peran etnis dalam lingkup pemerintahan yakni sebagai pemberi izin dan restu kepada siapa saja yang hendak menjadi pemimpin dan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Seiring dengan proses pemilihan kepala desa yang selama ini dilakukan, ada sebagian masyarakat tidak simpatik dengan pemilihan yang selama ini dijalankan karena dianggap tidak demokratis dan hanya mementingkan salah satu etnis.
Analisis Perubahan Dukungan Politik dan Perilaku Memilih di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende 2018 Toulwala, Richardus Beda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i2.1841

Abstract

Penelitian ini berlatarkan masalah perbedaan perubahan dukungan politik yang signifikan di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende tahun 2018 dengan daerah lainnya di Kabupaten Ende. Pada desa ini terjadi perbedaan dukungan suara masal yang mencapai delapan puluh enam persen suara. Pilkada tersebut dimenangkan oleh Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar Achmad, MM (Incumbent), sedangkan Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan H. Munawar. A Achmad, S.Sos terpaksa menelan kekalahan. Penelitian lapangan ini menggunakan metode eksplanotori kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan dukungan politik dan perilaku memilih masyarakat di Desa Wolotopo Timur dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perubahan dukungan politik disebabkan karena mayoritas pemilih adalah rasional dalam menjatuhkan pilihan. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar Achmad, MM selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende dipandang baik oleh masyarakat.
Agenda Setting Pengelolaan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal Pasca Pembangunan Waduk Mbay di Kabupaten Nagekeo Richardus Beda Toulwala; Dominikus Rangga Hayon
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.86092

Abstract

Penelitian ini membahas masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam konflik pembangunan Waduk Mbay melalui proses agenda setting agar dapat menarik perhatian pemerintah dan dimasukan ke dalam agenda kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Riset Aksi Partisipatoris (RAP) sebagai strategi penelitian. Metode penelitian RAP adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah sosial dengan melibatkan langsung partisipasi aktif dari masyarakat atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam RAP, tim peneliti tidak hanya mengamati atau menganalisis, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan perubahan yang berdampak positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses agenda setting program pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan waduk memiliki dinamika proses formal yang berjalan dengan baik dan normal pada setiap aliran, baik aliran masalah, aliran kebijakan, maupun aliran politik. Dengan demikian proses yang terjadi berlangsung  secara teknokratis dan normatif. Hal ini menggambarkan pentingnya isu pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan Waduk Mbay dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Kebijakan ini berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul di lokasi terdampak baik masalah kemiskinan, masalah budaya, maupun masalah sosial. Selain itu kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bagi masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan perkembangan transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat mencapai tahap kemandirian. Dengan demikian masyarakat terdampak dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan  sumber  daya dan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang kompleks, serta menciptakan lingkungan yang mendorong kreatifitas dan inovasi di masa yang akan datang.
Penanaman 6.000 Anakan Mangrove untuk Kelestarian Alam di Desa TendaKinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo Botha, Patricius Marianus; Toulwala, Richardus Beda; Itu, Yosefina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14293

Abstract

Restorasi terhadap hutan mangrove yang telah terdegradasi tidak mudah dilakukan, karena disamping membutuhkan biaya yang besar dan tenaga, juga dibutuhkan waktu yang lama. Mukherjee et al. (2014) membagi restorasi hutan mangrove berdasarkan waktu, yaitu jangka panjang (>20 tahun) dan jangka pendek (20 tahun. Untuk itu, sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar terhadap kawasan hutan mangrove, maka perlu dilakukan usaha restorasi. Masyarakat lokal yang hidup di wilayah pesisir merupakan ujung tombak dalam melakukan restorasi hutan mangrove. Disamping mereka membutuhkan keberadaan hutan mangrove yang lestari untuk memenuhi kebutuhan, mereka juga memiliki kearifan lokal yang telah teruji sekian lama dalam menjaga keberlanjutan kawasan tersebut. Menurut Eddy et al. (2016) masyarakat lokal yang mengandalkan sumber daya hutan mangrove untuk kehidupannya memiliki pengetahuan botani dan ekologi tentang hutan mereka. Mengingat penyebab utama kerusakan ekosistem hutan mangrove adalah karena pengaruh antropogenik, maka sudah selayaknya peran serta masyarakat lokal sangat diperlukan dalam upaya restorasi hutan mangrove yang telah terdegradasi. Kegiatan PKM mitra dilakukan bersama kelompok “Peduli Mangrove”. Pendampingan kepada kelompok “Peduli Mangrove” akan bersasar pada permasalahan-permasalahan yang dialami yakni tata kelola pengorganiasasian kelompok, restorasi serta pengembangan potensi hutan bakau. Tim PKM Kemitraan bersama kelompok “Peduli Mangrove” akan berusaha memprakarsai PKM tata kelola organisasi kelompok dalam mendukung restorasi bakau yang berorientasi mendorong dan melindungi masyarakat Desa Tindekinde dari berbagai dampak langsung dan tidak langsung. Dua solusi yang ditawarkan antara lain: (1) Pendampingan mitra terkait tata kelola pengorganisasi kelompok masyarakat menuju kelompok yang mandiri termasuk pengembangan dempot pembibitan mangrove. (2). Pendampingan mitra terkait akasi penanaman bakau sebagai bentuk praktik nyata. Artikel ini membahas upaya restorasi melalui pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Dengan dukungan pendanaan dari Dana TERRA yang merupakan program Kerjasama antara BPDLH dan Ford Foundation dengan tujuan Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam upaya mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target NDC 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat adat atau kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan hutan sekitarnya untuk membantu mereka mengembangkan praktik pembangkitan pendapatan berkelanjutan yang melindungi hutan dan pada saat yang sama mengurangi kemiskinan.Kegiatan PKM yang dilakukan berupa penanaman 6.000 anakan mangrove di Teluk Kaburea, Desa TendaKinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 24 Januari 2024. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat lokal, program PKM ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Langkah-langkah konkret ini penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, sambil menjaga keseimbangan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
MEMBANGUN KESADARAN PELESTARIAN MANGROVE MELALUI FGD TATA KELOLA MANGROVE Toulwala, Richardus Beda; Botha, Patricius Marianus; Itu, Yosefina
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.28460

Abstract

Degradasi kualitas lingkungan kini menjadi wacana penting dan mendesak. Salah satu masalah lingkungan yang mendapat perhatian publik adalah degradasi hutan mangrove. Penurunan kualitas mangrove sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang hidup di sekitarnya. Fenomena degradasi hutan mangrove dapat ditemukan di kawasan teluk Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Pada kawasan ini terdapat banyak pohon mangrove yang ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan pembukaan lahan di sekitarnya. Hal ini berdampak terhadap ekosistem biota pesisir dan laut serta kehiudapan warga di kawasan ini. Terhadap kondisi hutan mangrove yang sangat memprihatin ini maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) STPM St. Ursula menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai salah satu bentuk PKM perguruan tinggi. Kegiatan FGD yang didukung oleh BPDLH melalui Dana Terra tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang perlindungan mangrove dan mendorong partisipasi publik dalam berbagai kegiatan pelestarian kawasan hutan mangrove. Kegiatan PKM dalam bentuk FGD menghasilkan beberapa hal penting yakni meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove, menemukan model pengelolaan kawasan hutan mangrove, mendapatkan gagasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) dan gerakan aksi tanam mangrove bersama. Kegiatan PKM ini membawa dampak yang signifikan baik dalam tata kelola mangrove maupun tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.