Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat
Abdy Yuhana
Universitas Pasundan, Bandung
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PANCASILA SEBAGAI LEITSTAR DALAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN MENUJU INDONESIA RAYA Yuhana, Abdy
Jurnal Pembumian Pancasila Vol 2 No 2 (2022): Manifestasi Pancasila Melalui Trisakti Sebagai Pedoman Mewujudkan Amanat Pendiri
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai pandangan hidup tentunya tidak lahir begitu saja, melainkan lahir melalui proses dialektis dalam keberadaannya. Pancasila yang dicetuskan Sukarno merupakan hasil dari penggaliannya terhadap konsep geopolitik Indonesia yang mengkristal dalam sejarah perjalanan bangsa. Penggalian Sukarno merupakan sintesis dari pemikiran besar yang mempengaruhi peradaban dunia. Geopolitik Indonesia dalam perspektif Sukarno merupakan satu kesatuan geografis yang melekat dengan jiwa bangsa. Dalam pandangan geopolitik pula Soekarno menegaskan bahwa pertahanan Indonesia harus dibangun atas kesadaran akan realita geopolitik. Sebab bagi Soekarno, Geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu berhubungan dengan geografische constellatie suatu negeri. Sebagai staat ide, Pancasila secara substansial adalah penopang eksisitensi yang juga dapat memberikan ruang partisipasi bagi seluruh golongan dan kemajemukan bangsa. Pada tahun 2045 Indonesia genap memasuki usia 100 tahun. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Saat ini Perubahan tatanan dunia dikenal sebagai era disrupsi. Revolusi Industi 4.0 dengan bertumpu pada kecerdasan buatan, kecepatan internet dan pengelolaan big data akan mengiringi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kesimpulan tulisan ini adalah diperlukannya pengelolaan negara yang didasarkan pada kebutuhan Indonesia, dengan melihat kondisi geopolitik Indonesia. Pasalnya, cara berjuang Indonesia pasti tidak sama dengan negara-negara lain yang memiliki geopolitik yang berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan negara, Indonesia memerlukan rute, Haluan tepat yang dapat dilalui sehingga tidak salah arah, salah jalan dan salah mencapai tujuan dalam bernegara dan menepati janji kemerdekaan Indonesia yaitu sejahtera, adil, makmur dan aman sentosa.
PERANAN HALUAN NEGARA DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Yuhana, Abdy
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.12636

Abstract

The significance of revitalizing the Basic Guidelines of the State Policy (GBHN) through the Contemporary Policy Guidelines (PPHN) serves as a foundation for sustainable development in Indonesia. This revitalization aims to fill the legal void left by the Basic Guidelines of the State Policy (GBHN) and provide clear guidance for sustainable national development. This research employs a normative legal method and qualitative analysis, focusing on the study of legal documents and relevant academic literature. Data collection is conducted through documentation studies that encompass laws, related regulations, and literature addressing the research theme. The Contemporary Policy Guidelines (PPHN) is posited to function as a structured and inclusive framework. Mechanisms such as public consultations, integration of local policies, reinforcement of the legal framework, and effective monitoring and evaluation systems are proposed to ensure that the Contemporary Policy Guidelines (PPHN) serves not merely as a normative document but also as an operational guideline that is responsive to societal needs. Visionary leadership is identified as a key factor in accelerating sustainable development, with an emphasis on inclusive vision and innovation. The revitalization of the Contemporary Policy Guidelines (PPHN) is expected not only to provide a clear direction for national development but also to enhance legal stability and societal welfare. The integration of holistic and sustainable development is deemed essential, involving community participation and coherence between central and regional policies to create lasting positive impacts for society and the environment.
Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Bandung Murshal Senjaya; Ihsanul Maarif; Abdy Yuhana
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12090

Abstract

Kejahatan jalanan di Kota Bandung masih menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap rasa aman, ketertiban umum, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penelitian ini membahas efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, dengan menitikberatkan pada sejauh mana pemidanaan mampu memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta menekan angka kejahatan di ruang publik. Kejahatan jalanan yang dimaksud meliputi pencurian, penjambretan, perampasan, penganiayaan, pembegalan, dan bentuk kekerasan lain yang terjadi di tempat umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum pidana yang berlaku serta melihat penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki peran penting sebagai sarana represif terhadap pelaku kejahatan jalanan. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan lingkungan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kemungkinan terjadinya residivisme. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan jalanan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi perlu didukung oleh upaya preventif, pembinaan sosial, peningkatan patroli, partisipasi masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, sanksi pidana tetap diperlukan dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, tetapi efektivitasnya akan lebih maksimal apabila diterapkan secara tegas, adil, konsisten, dan diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang menyeluruh.
Reframing Penal Policy: Incorporating Community-Based Norms into Indonesia’s National Legal Architecture Rika Kurniasari Abdulgan; Abdy Yuhana
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4012

Abstract

This article examines the urgency of integrating community-based norms into Indonesia’s national penal policy as part of legal reform in the post-modern legal era. The current criminal justice system in Indonesia still largely reflects a centralized and positivistic legal tradition inherited from colonial structures, resulting in limited accommodation of local wisdom and restorative mechanisms that live within indigenous and local communities. This study addresses two primary research questions: first, how community-based norms function within Indonesia’s socio-legal landscape; and second, how such norms may be incorporated into the national penal policy framework without undermining legal certainty and constitutional principles. This research employs a normative-juridical method with conceptual and comparative approaches, utilizing statutory regulations, legal doctrines, scholarly articles, and socio-legal perspectives as primary sources. The findings demonstrate that community-based norms, particularly those emphasizing restorative justice, social harmony, collective accountability, and consensus-based dispute resolution, possess significant potential to strengthen Indonesia’s criminal law reform agenda. The novelty of this article lies in its proposal of a hybrid penal policy model that systematically integrates local customary mechanisms into formal criminal justice institutions through legal recognition, judicial discretion, and participatory governance. Academically, this study contributes to contemporary discourse on legal pluralism and penal reform by offering a contextual framework for harmonizing state law with indigenous normative systems in Indonesia.
Co-Authors Ihsanul Maarif Murshal Senjaya Rika Kurniasari Abdulgan