Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Irfan Setiawan; Nawawi Nawawi; Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng; Rahmawati Sururama; Dedi Kusmana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i1.5262

Abstract

The development of growth center villages in border areas is an important strategy in improving community welfare and equitable development. This study aims to analyze the development model of growth center villages in the Border District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, with a focus on Entikong Village and Balai Karangan Village. This study uses a qualitative descriptive approach, this study identifies the main factors that support village growth, such as accessibility, infrastructure, economic potential, public services, and government policy support. The results of the study show that Entikong Village has a strategic advantage as a State Border Crossing Post (PLBN), while Balai Karangan Village is developing as a local economic center with good connectivity. The proposed growth center village development model is based on the 4M approach, namely Developing trade potential, Improving basic infrastructure, Strengthening village institutions, and Improving the quality of public services. The implementation of this model is expected to accelerate the economic growth of border villages and create more inclusive and sustainable development.
STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Isdiyanti Isdiyanti; Sampara Lukman; Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.960

Abstract

Pengelolaan arsip merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan karena setiap kegiatan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan arsip sebagai sumber informasi dan alat bukti organisasi. Sebagai unit yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pembangunan daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghasilkan arsip dalam jumlah besar dari kegiatan administrasi dan koordinasi pemerintahan. Namun, hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan arsip pada beberapa unit pengolah masih belum optimal sehingga sebagian besar nilai pengawasan kearsipan berada pada kategori cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pengelolaan arsip dan mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pengelolaan arsip telah dilaksanakan melalui penerapan regulasi kearsipan, kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, pembentukan tim pengelola arsip, serta penggunaan SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis. Mekanisme pengelolaan arsip dilakukan melalui tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip baik secara manual maupun digital. Namun, implementasinya masih belum seragam antarunit kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kebijakan pengelolaan arsip di Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah berjalan cukup sistematis dan mulai mengarah pada tata kelola arsip yang lebih modern dan terintegrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti belum tersusunnya SOP pengelolaan arsip, belum optimalnya digitalisasi arsip, keterbatasan SDM dan sarana prasarana, serta belum meratanya kepatuhan unit kerja terhadap pengelolaan arsip. Dengan demikian, diperlukan penguatan melalui penyusunan SOP pengelolaan arsip, peningkatan kapasitas SDM kearsipan, optimalisasi pengelolaan arsip digital, serta penguatan monitoring dan pengawasan kearsipan.