Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Hikmah Hikmah
Universitas Muhammadiyah Bima
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kolaborasi Bhabinkamtibmas dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Desa Karamabura Dompu Ady Soepriadin; Ihlas Ihlas; Ilham Ilham; Hikmah Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4156

Abstract

This study aims to analyze the form of collaboration between Bhabinkamtibmas and village customary institutions in mediation efforts against criminal acts of violence against children in Karamabura Village, Dompu Regency. The problem of violence against children that is still rampant at the village level requires a solution approach that does not only rely on formal legal mechanisms, but also considers local wisdom values ??through customary institutions. This study uses a sociological juridical legal research method, namely an approach that examines law not only as a written norm (law in books), but also as a social reality that lives and develops in society (law in action). Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, involving key informants from Bhabinkamtibmas elements, customary leaders, village officials, and the local community. The results of the study indicate that the form of collaboration that was built was synergistic, where Bhabinkamtibmas acted as a facilitator of state law, while village customary institutions functioned as guardians of local norms and values ??in society. This collaboration is considered effective in accelerating the case resolution process, reducing the potential for further conflict, and reconstructing social harmony in the village community. However, this study also found a number of obstacles, including differences in perception between formal and customary law, as well as limited human resources and supporting facilities. Based on these findings, it is recommended to strengthen institutional capacity and formulate an integrated mediation mechanism based on the principles of positive law and local culture. Keywords: Collaboration, Bhabinkamtibmas, Customary Institutions, Violence Against Children, mediation, Desa Karamabura Dompu
Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu Suyandi Permata; Taufik Firmanto; Ihlas Ihlas; Hikmah Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Dompu. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas implementasi hukum, respons institusi kepolisian terhadap korban, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya perlindungan korban, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan yang berpihak pada korban. Faktor seperti keterbatasan fasilitas khusus, minimnya petugas yang terlatih secara profesional, dan tekanan budaya patriarki menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan proses penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat, serta sistem layanan terpadu agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, humanis, dan efektif dalam melindungi korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap korban.
PIDANA MATI BERSYARAT (CONDTIONAL CAPITAL PUNISHMENT) SEBAGAI JALAN TENGAH PRO-KONTRA PIDANA MATI DI INDONESIA Hikmah Hikmah; Wardin Wardin; Fitriani Fitriani
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3163

Abstract

Penelitian ini bermaksud mengkaji terkait dengan Pidana Mati Bersyarat (Condtional Capital Punishment) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati di Indonesia. Motode penelitian yang digunakan yaitu; yuridis-normatif dengan mengkaji beberapa norma-nomor hukum seperti Undang-undang, dan Putusan Hakim. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan “hak untuk hidup” sebab dalam Pasal 28j UUD Indonesia juga secara eksplisit membatasi keberlakuan hak untuk hidup, sebagaimana menyatakan ; “setiap orang wajib menghormati HAM orang lain” begitu pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum. 2) Pidana mati dalam KUHP baru tetap dirumuskan namun bukan sebagai jenis pidana pokok seperti KUHP lama, akan tetapi ditempatkan sebagai pidana khusus. Hal ini dilakukan untuk menengahi pro kontra antara masyarakat yang kontra terhadap pidana mati dan masyarakat yang pro terhadap pidana mati.
INTEGRATION OF LIVING LAW VALUES IN KANIKA PAKSA IN RELATION TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE WITHIN THE DONGGO CUSTOMARY INSTITUTION Hikmah Hikmah; Ilyas Ilyas; Syarif Hidayatullah; Ihlas Ihlas; Didik Irawansah
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v8i2.4776

Abstract

This study aims to analyze the integration of living law values into the practice of Kanika Paksa within the Donggo Customary Institution in relation to the presumption of innocence. The research employs a normative-empirical legal approach through an examination of legal provisions and interviews with village government officials, customary institution representatives, community leaders, youth leaders, and individuals who have experienced Kanika Paksa. The findings show that Kanika Paksa continues to exist as a customary legal practice and constitutes part of the living law of the Donggo community, serving to maintain social order, harmony, responsibility, and social balance. However, its implementation continues to face several problems, particularly an evidentiary system that tends to rely on one-sided statements, limited opportunities for defense, and the potential determination of guilt before an objective examination has been completed. These conditions have the potential to conflict with the presumption of innocence, due process of law, and the protection of human rights. Therefore, the integration of living law values is not intended to eliminate Kanika Paksa, but rather to reconstruct its mechanism so that it becomes more transparent, objective, proportional, and provides balanced opportunities for all parties.
Co-Authors Ady Soepriadin Firmanto, Taufik Fitriani Fitriani Ihlas, Ihlas Ilham Ilham Ilyas Ilyas Irawansah, Didik Suyandi Permata Syarif Hidayatullah Wardin Wardin