Hikmah Hikmah
Universitas Muhammadiyah Bima

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kolaborasi Bhabinkamtibmas dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Desa Karamabura Dompu Ady Soepriadin; Ihlas Ihlas; Ilham Ilham; Hikmah Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4156

Abstract

This study aims to analyze the form of collaboration between Bhabinkamtibmas and village customary institutions in mediation efforts against criminal acts of violence against children in Karamabura Village, Dompu Regency. The problem of violence against children that is still rampant at the village level requires a solution approach that does not only rely on formal legal mechanisms, but also considers local wisdom values ??through customary institutions. This study uses a sociological juridical legal research method, namely an approach that examines law not only as a written norm (law in books), but also as a social reality that lives and develops in society (law in action). Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, involving key informants from Bhabinkamtibmas elements, customary leaders, village officials, and the local community. The results of the study indicate that the form of collaboration that was built was synergistic, where Bhabinkamtibmas acted as a facilitator of state law, while village customary institutions functioned as guardians of local norms and values ??in society. This collaboration is considered effective in accelerating the case resolution process, reducing the potential for further conflict, and reconstructing social harmony in the village community. However, this study also found a number of obstacles, including differences in perception between formal and customary law, as well as limited human resources and supporting facilities. Based on these findings, it is recommended to strengthen institutional capacity and formulate an integrated mediation mechanism based on the principles of positive law and local culture. Keywords: Collaboration, Bhabinkamtibmas, Customary Institutions, Violence Against Children, mediation, Desa Karamabura Dompu
Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu Suyandi Permata; Taufik Firmanto; Ihlas Ihlas; Hikmah Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Dompu. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas implementasi hukum, respons institusi kepolisian terhadap korban, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya perlindungan korban, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan yang berpihak pada korban. Faktor seperti keterbatasan fasilitas khusus, minimnya petugas yang terlatih secara profesional, dan tekanan budaya patriarki menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan proses penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat, serta sistem layanan terpadu agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, humanis, dan efektif dalam melindungi korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap korban.