Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Siber International Journal of Advanced Law
Sulistyowati Sulistyowati
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pengadilan Umum, Agama, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Konstitusi Sulistyowati Sulistyowati; Dewi Nadya Maharani; Gusti Bintang Maharaja; Hanifa Putri Manopo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2445

Abstract

Indonesia mempunyai peradilan yang sangat banyak ragamnya. Ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara (PTUN), militer, agama dan peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada peradilan khusus seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan anak dan pengadilan hubungan industrial. Ketika beracara di pengadilan umum bidang perdata kita mengenal pihak ketiga yaitu pihak intervensi, begitu juga dalam PTUN maupun pengadilan agama. Namun meski hak kewajibannya sejenis nama pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung disebut Pihak intervensi dan ada juga pihak ketiga yang lain yaitu Amicus Curiae. Tujuan pihak ketiga ada agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, mencegah putusan yang merugikan pihak ketiga dan melindungi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Analisa yang dipergunakan kualitatif.
Analisis Yuridis dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kapal yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Studi Kasus Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN SRP) Sulistyowati Sulistyowati; Hikmal Azhar; Erma Defiana; Devarita Devarita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4525

Abstract

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen krusial dalam pengelolaan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan. SPB diterbitkan oleh Syahbandar dengan tujuan memastikan kapal perikanan dapat berlayar secara aman serta mematuhi ketentuan yang berlaku.  Dalam konteks penegakan hukum, terdapat kasus di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Putusan pengadilan ini berlaku setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika terdakwa tidak mampu melunasi denda, maka hukumannya dikonversi menjadi pidana penjara selama satu bulan. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pelayaran mencakup kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana di bidang pelayaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kompleksitas prosedur pembuatan SPB sering kali menjadi kendala. Faktor ekonomi juga berpengaruh, di mana kebutuhan akan dana tambahan mendorong sebagian pihak untuk mengabaikan persyaratan penerbitan SPB. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa melanggar aturan pelayaran dianggap lebih mudah, cepat, dan ekonomis dibandingkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan analisis hukum yang digunakan bersifat kualitatif.
Sistem Administrasi Negara sebagai Pilar Pelayanan Publik di Indonesia Sulistyowati Sulistyowati; Dewi Nadya Maharani; Umar Husin; Syaidrawan Syaidrawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6421

Abstract

Sistem Administrasi Negara Indonesia berada pada titik persimpangan kritis, menghadapi krisis relevansi dan kepercayaan publik yang menuntut transformasi fundamental. Penelitian ini menganalisis bahwa reformasi parsial tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan yang ada. Berbagai kekuatan dinamis—termasuk desentralisasi politik melalui otonomi daerah, imperatif ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta disrupsi teknologi digital—secara kolektif mendorong kebutuhan akan perubahan paradigma. Analisis mendalam terhadap patologi internal birokrasi, seperti budaya kerja feodalistik dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, menunjukkan adanya siklus negatif yang menghambat kemajuan. Di sisi lain, dinamika eksternal menciptakan sebuah tensi strategis antara dorongan sentralisasi demi efisiensi ekonomi dan mandat desentralisasi untuk responsivitas demokrasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan kerangka kerja  Rekonseptualisasi (mengubah filosofi dari 'mengatur' menjadi 'melayani'), Reposisi (menggeser peran dari penyedia monopoli menjadi fasilitator dan katalisator), dan Revitalisasi (menanamkan kapabilitas baru). Revitalisasi ini diartikulasikan melalui adopsi konsep Dynamic Governance, yang menekankan pada pengembangan kapabilitas adaptif sebagai kunci untuk membangun aparatur negara yang antisipatif, resilien, dan berpusat pada warga negara, yang pada akhirnya mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas tinggi di tengah ketidakpastian. Untuk mengawasi pelayanan publik maka peran ombudsman sangat diperlukan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif.
Repositioning BPK as a One Gate System for Determining State Losses: A Study of the Constitutional Court's Decision in 2026 Sulistyowati Sulistyowati; Gusti Bintang Maharaja; Siti Fatia Nazela
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 3 No. 4 (2026): Siber International Journal of Advanced Law (April - June 2026)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v3i4.364

Abstract

The determination of state losses in corruption cases in Indonesia has historically been a major source of legal uncertainty. This is due to multiple interpretations of authority between audit institutions and law enforcement officials, which often lead to jurisprudential clashes. The Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026, handed down in early March 2026, is here to redefine the investigative audit architecture fundamentally. Through this ruling, the Constitutional Court established the Financial Audit Agency (BPK) as the sole authority to calculate, validate, and declare state financial losses in every corruption case. This doctrine is known as the one-gate system. This journal critically examines the BPK's repositioning by analyzing the philosophical foundations of the constitution, the juridical anatomy of the decision, and the paradigmatic consequences for the judicial system and the government bureaucracy. Through a normative juridical analysis supported by an institutional sociological approach, it was found that this decision confirmed corruption as an absolute material crime. In other words, state losses must be actual and real, not just potential. This decision also restores the function of criminal law as the ultimate remedy after administrative mechanisms, such as Claims for Damages, are exhausted. But on the other hand, the monopoly of the interpretation of state losses by one institution actually gives birth to a serious threat in the form of the erosion of the judge's epistemic authority in the courtroom. Judges risk being reduced to a mere stamp of legitimacy for audit figures fabricated outside the judicial system. In addition, the BPK's institutionally limited capacity creates a bottleneck effect, stalling thousands of corruption cases as they await audit results. This study recommends a limited revision of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The revision should not focus on the struggle for the institution's stamp but on establishing a standard methodology for calculating state losses that applies nationally, openly, and accountably. With clear standards, any technical entity can perform the calculations, and the judge again holds sovereignty over the final judgment.
Co-Authors Devarita Devarita Dewi Nadya Maharani Dewi Nadya Maharani Erma Defiana Gusti Bintang Maharaja Gusti Bintang Maharaja Hanifa Putri Manopo Hikmal Azhar Siti Fatia Nazela Syaidrawan Syaidrawan Umar Husin