Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Achmad Kosasih
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Digital Leadership dalam Digital Governance untuk Pelayanan Publik Digital di Kota Tangerang Toddy Aditya ADITYA; Achmad Kosasih
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3209

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana digital leadership dalam digital governance untuk pelayanan publik digital di Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki super aplikasi Tangerang LIVE sebagai Super Apps layanan publik dengan 14 layanan dan 36 menu. Pemimpin digital bertanggung jawab untuk mengembangkan visi, strategi, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan digital, digital governance serta pelayanan publik berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan desain sekuensial penjelasan (explanatory sequential design). Pengolahan data dalam awal penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis data melibatkan dua tahap utama. Pada tahap akhir penelitian yang menggunakan metode kualitatif, analisis data dilakukan dengan mencari, mengorganisir, dan menafsirkan informasi dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan variabel kepemimpinan digital, digital governance mempunyai pengaruh terhadap pelayanan publik berbasis digital. Kepemimpinan digital merujuk pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan organisasi dalam mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas layanan, menciptakan visi digital yang jelas, dan menginspirasi pegawai untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi dan membangun sistem pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan di era digital.
KEBIJAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI OMNIBUSLAW UU CIPTA KERJA: STUDI ATAS RESPONS NEGARA TERHADAP PROTES SOSIAL Kurniawan Triyarto; Ahmad Chumaedy; Achmad Kosasih; Jeni Minan; Tito Inneka Widyawati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1839

Abstract

Artikel ini mengkaji kebijakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk respons negara terhadap protes sosial. Penolakan terhadap undang-undang ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang melibatkan buruh, mahasiswa, pelajar, dan organisasi masyarakat sipil, serta diwarnai oleh dugaan tindakan represif aparat di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan aplikasi NVivo 12 untuk menganalisis data sekunder berupa regulasi, pemberitaan media, laporan organisasi masyarakat sipil, dan literatur akademik terkait. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti satu aspek secara terpisah, penelitian ini memetakan keterkaitan antara protes sosial, kekerasan aparat, pelanggaran undang-undang, dan pembatasan izin kegiatan dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi masih didominasi oleh pendekatan keamanan, yang tercermin dari tingginya intensitas penggunaan kekuatan, penangkapan dalam jumlah besar, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dengan menggunakan Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.
Co-Authors Ahmad Chumaedy Jeni Minan Kurniawan Triyarto Tito Inneka Widyawati Toddy Aditya ADITYA