Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Eduvest - Journal of Universal Studies
Siti Marwiyah
Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
Aerospace Engineering Computer Science & IT Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah; Nur Handayati; Siti Marwiyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan, dengan penekanan pada penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dipandang sebagai subjek yang memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun           2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum dan pemulihan anak dalam proses peradilan. Pendekatan normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum digunakan untuk memahami penerapan prinsip restorative justice dalam kasus-kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengakomodasi prinsip- prinsip keadilan restoratif, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak dalam masyarakat.
Legal Protection for Patients in Telemedicine Services: A Legal Analysis of Nationally Applicable Regulations Selvy Devita Anggeraini; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 5 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i5.53211

Abstract

The development of information and communication technology has driven the transformation of health services through telemedicine. Telemedicine provides easier access to remote health services, especially for people living in remote areas and those with limited access to health facilities. However, the implementation of telemedicine also raises various legal issues, particularly those related to patient protection, the confidentiality of medical data, informed consent, and the responsibilities of health workers. This research aims to analyze the legal regulation of telemedicine within Indonesia’s health law system, as well as the forms of legal protection provided to patients in telemedicine services. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that telemedicine regulation in Indonesia has been established through Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Service Facilities, and Regulation of the Minister of Health Number 24 of 2022 concerning Medical Records. Legal protection for patients includes the protection of the right to information, the confidentiality of medical data, consent for medical procedures, and the legal responsibilities of health workers and telemedicine platform operators.
Co-Authors Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah Nur Handayati Selvy Devita Anggeraini Wahyu Prawesthi