Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Erma Zahro Noor
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis Dede Dewi Sartika; Erma Zahro Noor
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3354

Abstract

Kepailitan adalah sebuah kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya kepada para kreditur, sehingga perusahaan tersebut dinyatakan tidak mampu melunasi utangnya. Sedangkan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang kepada kreditur-krediturnya. Secara umum, kesimpulan mengenai kepailitan dan PKPU adalah bahwa kedua mekanisme ini merupakan langkah-langkah hukum yang ada untuk membantu perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kepailitan biasanya merupakan langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi gagal dilakukan, sementara PKPU memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk merencanakan ulang pembayaran utangnya sehingga dapat bertahan dan melakukan perbaikan.
Pemenuhan Hak Pensiun Waris Anak Hasil Nikah Siri Prajurit TNI Pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Alfian Ramdhani; Erma Zahro Noor
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9315

Abstract

Penelitian ini mengkaji sinkronisasi regulasi administrasi internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pemenuhan hak pensiun waris anak hasil nikah siri pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan terjadinya disharmonisasi horizontal dan kekosongan norma pada level operasional. Sistem administrasi militer yang kaku dan berbasis legalitas formal perkawinan dinas menolak memverifikasi hak keperdataan anak luar kawin, sehingga menghambat akses jaminan sosial anak. Ketidaksinkronan ini memicu pertentangan asas lex superior derogat legi inferior karena mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat umum (erga omnes). Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi administrasi internal TNI mutlak diperlukan melalui pembentukan mekanisme verifikasi akomodatif berbasis hubungan darah demi menjamin kepastian hukum yang adil serta pemenuhan hak konstitusional anak.
Co-Authors Alfian Ramdhani Dede Dewi Sartika