Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengaturan Rute dan Jam Operasional Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Palangka Raya Agnes Tresia Sidauruk; Karlinae D. Bangas; Eny Susilowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3892

Abstract

Ketidakteraturan rute dan jam operasional keluar masuk kendaraan angkutan barang dalam beroperasi di jalan raya dapat membahayakan keselamatan pengendara lain dan dapat menimbulkan kepadatan yang menggangu aktivitas masyarakat pada rute dan jam sibuk di Kota Palangka Raya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menerbitkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengaturan Rute dan Jam Operasional Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan tersebut serta memahami hambatan pelaksanaannya. Dengan metode yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan analisis data media online, ditemukan bahwa implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk sementara, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan inovasi "Sistem Layanan Citra Perhubungan”. Namun, inovasi ini hanya merupakan solusi jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi yang lebih berkelanjutan.
Accountability of Prosecutors in the Management of Evidence and Seized Assets from Criminal Offenses Calista Eka Triana; Kiki Kristanto; Hilyatul Asfia; Eny Susilowati
Research Horizon Vol. 6 No. 3 (2026): Research Horizon - Juni 2026
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.6.3.2026.1137

Abstract

The management of evidence and seized assets is a crucial aspect of the criminal justice system because it is closely linked to the evidentiary process, legal certainty, and the preservation of the economic value of confiscated property. This study aims to analyze the accountability of prosecutors in managing evidence and seized assets derived from criminal offenses and to identify the obstacles encountered in their implementation. The study employed an empirical juridical method supported by a literature review approach. Primary data were obtained through interviews with prosecutors, while secondary data were collected from statutory regulations, academic books, and scientific journals. The findings reveal that prosecutorial accountability has generally been implemented in accordance with applicable legal provisions through the stages of receiving, storing, maintaining, returning, destroying, and executing evidence. Internal supervision and the application of the chain of custody principle also contribute to maintaining the integrity of evidence management. However, budget constraints, inadequate infrastructure, and evidence accumulation remain significant challenges. Therefore, strengthening the evidence management system, improving storage facilities, optimizing budget allocation, and enhancing inter-agency coordination are necessary to achieve more professional, accountable, and effective evidence management.