Dodi Jaya Wardana
Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di kabupaten Gresik Enggar Windi Astari P; Ifahda Pratama Hapsari; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3915

Abstract

Melihat intensitas konflik antar perguruan silat yang terus meningkat di Kabupaten Gresik, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum formal, tetapi juga upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Pelaku penggeroyokan antar perguruan silat di Gresik perlu dipertimbangkan untuk menjalani Restorative Justice karena pendekatan ini dapat membantu memulihkan hubungan sosial, mengurangi konflik antar kelompok, serta meminimalisir tindakan balas dendam di masa depan. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana penggeroyokan, Restorative Justice memberi tempat bagi bagi para pelaku untuk menanggungjawab atas perbuatannya, saling meminta maaf dan memaafkan, serta berperan aktif dalam ikhtiar perbaikan di komunitas. Tindak pidana penggeroyokan sendiri masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat umum. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta studi kasus terkait. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti Restorative Justice sebagai upaya hukum yang menjadi Solusi dalam permasalahan konflik antar pencak silat di Kabupaten Gresik. Restorative Justice memberikan pendekatan yang berpotensi efektif dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Gresik dengan menekankan pemulihan hubungan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil untuk para pihak.
NOTARIES AND THE DIGITAL ERA: VALIDITY OF ELECTRONIC DEEDS AND LEGAL PROTECTION IN INDONESIAN LAW Ami Raditya; Dodi Jaya Wardana; Intan Inayatun Soeparna; Faizal Kurniawan; Ghansham Anand; Mohammad Reevany Bustami
KANUN:JURNAL ILMU HUKUM Vol. 27 No. 3: December 2025: Law and Justice in the Era of Digital Transformation
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kjih.v27i3.138

Abstract

The advancement of information technology has driven significant transformations in legal practice, particularly in the implementation of notarial authority. A central issue arising from these developments concerns validity of electronic deeds and the guarantee of legal protection for the parties utilizing them. This article critically examined the validity of electronic deeds from the perspective of Indonesian positive law, with specific reference to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN); and the legal protection for parties in civil legal relations expressed through electronic deeds. Employing a normative juridical methodology, this article integrated both statutory and conceptual approaches. The results of the analysis revealed that although the Law on the Position of Notary still emphasized the form of authentic deeds in writing and physically signed, regulatory developments in the field of information technology, particularly Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments, have opened up space for the recognition of electronic documents and signatures as valid evidence. However, inconsistencies between these regulations and the norms in the UUJN, thus raising doubts regarding the legality of electronic deeds as authentic deeds. Moreover, ensuring legal protection for parties using electronic deeds must be ensured by guaranteeing the authenticity, integrity, and confidentiality of electronic documents. Consequently, notaries, as public officials, are required to adapt their authority to technological developments, including the use of certified electronic signatures, digital security systems, and online verification mechanisms.