Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Fasilitas Pay Later dalam Perdagangan Digital Amelinda Devina; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4414

Perkembangan perdagangan digital telah mendorong inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah fasilitas pay later. Layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tertunda, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko wanprestasi atau gagal bayar yang dapat merugikan penyedia layanan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada fasilitas pay later, dengan meninjau perlindungan hukum bagi penyedia layanan dan konsumen. Kajian dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang mengatur sistem pembayaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam fasilitas pay later dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdata, baik secara litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan. Selain itu, pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan layanan pay later. Studi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang aspek hukum dan implikasi regulasi dalam transaksi digital, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pay later.

Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital : Tinjauan atas Kontrak Elektronik Zidna Ilma Nafi'a; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4452

Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor hukum perjanjian, saat ini, kontrak elektronik semakin banyak digunakan dalam transaksi bisnis modern, menggantikan perjanjian konvensional berbasis dokumen fisik. Artikel ini membahas evolusi hukum perjanjian di era digital, dengan penekanan pada regulasi kontrak elektronik di Indonesia. Kajian ini mengulas berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat digitalisasi kontrak, seperti aspek keabsahan hukum, perlindungan data, serta hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi guna memastikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak elektronik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis ini membahas kebijakan hukum yang berlaku serta membandingkan penerapan kontrak elektronik di beberapa negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan digital, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.

Tinjauan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis : Antara Efisiensi dan Perlindungan Konsumen Verina Rahma Cahyarani; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4496

Perjanjian baku merupakan bentuk kontrak standar yang banyak digunakan dalam transaksi bisnis modern guna meningkatkan efisiensi serta menyederhanakan proses perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan utama dari penggunaan perjanjian ini adalah untuk mengurangi waktu negosiasi, menekan biaya transaksi, serta mempercepat kesepakatan antara kedua belah pihak. Praktiknya, perjanjian baku sering kali memunculkan ketimpangan dalam hubungan bisnis karena umumnya disusun oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan, terutama jika klausul dalam perjanjian bersifat sepihak dan merugikan konsumen. Regulasi yang memadai diperlukan agar perjanjian baku tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak konsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi perjanjian baku dalam transaksi bisnis, keuntungan yang ditawarkan, serta berbagai potensi permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian baku serta mengkaji beberapa studi kasus dalam dunia bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian baku mampu meningkatkan efisiensi transaksi, tetap diperlukan mekanisme perlindungan konsumen agar klausul yang bersifat merugikan dapat diminimalkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat pengawasan oleh otoritas perlindungan konsumen, menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan perjanjian baku, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen dapat terwujud, menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Salma Nur Kusumaningtyas; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4535

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap hukum berpotensi menciptakan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perbuatan melawan hukum serta mengkaji mekanisme perlindungan yang diterapkan dalam menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, studi ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perbuatan melawan hukum merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya sistem pengawasan, serta kendala dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, serta kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi Cyber Notary di Indonesia Anisah Almaas Ghani; Ery Agus Priyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4908

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk bidang kenotariatan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah cyber notary yang memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi dalam layanan kenotariatan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur cyber notary di Indonesia serta bagaimana regulasi tersebut berperan dalam mendukung transformasi digital notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cyber notary, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lainnya yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi implementasi cyber notary secara optimal, terutama terkait keabsahan akta elektronik, sistem autentikasi dokumen digital, serta perlindungan hukum terhadap data yang dihasilkan dalam proses digitalisasi notaris. Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi agar cyber notary dapat diterapkan secara efektif tanpa mengurangi validitas hukum serta aspek perlindungan terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif guna memperkuat transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia serta menjawab tantangan hukum di era digital.

Strengthening Corporate Governance Through Legal Compliance and Ethical Codes of Conduct Bambang Eko Turisno; Ery Agus Priyono; Yunanto Yunanto
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i2.40198

This study investigates the role and implementation of a company's code of ethics as a cornerstone of good corporate governance. The research aims to examine the contents of corporate codes of ethics, the enforcement of sanctions for violations, and the mechanisms for preventing actions that contravene ethical standards. The code of ethics serves as a guiding framework for employees, fostering professionalism, integrity, and commitment. It encapsulates normative ethics and facilitates the practical application of corporate values in daily activities. Findings reveal that the structure and content of codes of ethics vary across organizations, ranging from concise to highly detailed formats. Employees affirm their adherence through integrity and compliance pacts, establishing a mutual agreement on the disciplinary measures for breaches. Sanctions for violations are proportionate to the nature of the offense and may include multiple forms of disciplinary action. An appeal mechanism and oversight by designated supervisors ensure the fair implementation of sanctions. Furthermore, the Board of Directors plays a pivotal role in exemplifying ethical behavior and reinforcing compliance through decisive actions. This research underscores the importance of a well-defined and enforced code of ethics in fostering an ethical corporate culture and ensuring accountability within organizations.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search