Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Bambang Eko Turisno
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aspek Kenotariatan dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat sebagai Alternatif Pembagian Waris Michelle Hutama Harto Karjono; Bambang Eko Turisno
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6268

Abstract

Persoalan pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas dan tertulis dari pewaris. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris, hibah wasiat menjadi salah satu pilihan hukum yang dapat digunakan untuk merencanakan pembagian harta secara tertib sebelum pewaris meninggal dunia. Melalui hibah wasiat, kehendak pewaris dapat dituangkan secara resmi dan sah sehingga mengurangi potensi perselisihan antar ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pelaksanaan hibah wasiat, serta bagaimana peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus tertentu. Temuan menunjukkan bahwa notaris berperan signifikan dalam memastikan bahwa hibah wasiat dibuat secara sah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, serta tidak melanggar hak-hak ahli waris yang bersifat mutlak (legitime portie). Dengan demikian, pelaksanaan hibah wasiat melalui akta notaris dinilai sebagai langkah preventif yang efektif dalam mencegah sengketa waris dan mendukung terciptanya tertib serta kepastian hukum.
Pembatalan Status Perkawinan Seorang Wanita Bersuami Dua (Poliandri) Atas Dasar Unsur Penipuan Eveghya Hagaina Tarigan; Bambang Eko Turisno; Herni Widanarti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6568

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik poliandri dapat terjadi serta dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Rembang dan Slawi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya, termasuk adanya salah sangka seperti identitas palsu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Strengthening Corporate Governance Through Legal Compliance and Ethical Codes of Conduct Bambang Eko Turisno; Ery Agus Priyono; Yunanto Yunanto
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i2.40198

Abstract

This study investigates the role and implementation of a company's code of ethics as a cornerstone of good corporate governance. The research aims to examine the contents of corporate codes of ethics, the enforcement of sanctions for violations, and the mechanisms for preventing actions that contravene ethical standards. The code of ethics serves as a guiding framework for employees, fostering professionalism, integrity, and commitment. It encapsulates normative ethics and facilitates the practical application of corporate values in daily activities. Findings reveal that the structure and content of codes of ethics vary across organizations, ranging from concise to highly detailed formats. Employees affirm their adherence through integrity and compliance pacts, establishing a mutual agreement on the disciplinary measures for breaches. Sanctions for violations are proportionate to the nature of the offense and may include multiple forms of disciplinary action. An appeal mechanism and oversight by designated supervisors ensure the fair implementation of sanctions. Furthermore, the Board of Directors plays a pivotal role in exemplifying ethical behavior and reinforcing compliance through decisive actions. This research underscores the importance of a well-defined and enforced code of ethics in fostering an ethical corporate culture and ensuring accountability within organizations.
Co-Authors Ery Agus Priyono Eveghya Hagaina Tarigan Herni Widanarti Michelle Hutama Harto Karjono Yunanto Yunanto