<![CDATA[Pulau Maitara yang terletak di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan wisata bahari. Namun demikian, potensi ini menghadapi beberapa kendala, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, keterlibatan masyarakat lokal yang masih terbatas, dan kurangnya keragaman atraksi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pengembangan atraksi wisata di Pulau Maitara dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah daerah, perwakilan bisnis, dan anggota masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari sudut pandang kontekstual, program pengembangan pariwisata selaras dengan kebutuhan daerah dan sesuai dengan kebijakan pariwisata nasional. Studi ini menyoroti perlunya mengatasi tantangan yang teridentifikasi dengan menggarisbawahi relevansi inisiatif pengembangan pariwisata ini dengan tujuan strategis daerah. Upaya di masa depan harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan mendiversifikasi atraksi wisata untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi pariwisata pulau ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap masukan mengidentifikasi beberapa keterbatasan yang signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan infrastruktur yang tidak memadai. Terkait dengan implementasi program, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dan terbatasnya keterlibatan masyarakat. Meskipun evaluasi produk menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal masih sangat minim. Singkatnya, program pengembangan pariwisata Pulau Maitara membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan kapasitas lembaga, dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan. Rekomendasi kebijakan harus berfokus pada peningkatan dukungan anggaran, penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia, dan mengintegrasikan inisiatif berbasis masyarakat.]]>
