Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Mahkamah Hukum
Adensi Timomor
Universitas Negeri Manado
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan Pia Bertha Sarumaha; Adensi Timomor; Agustien Cherly Wereh
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 3 No 1 (2026): (MAY) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/4ptc1254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa di Desa Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa jurnal, literatur, dan sumber online yang relevan. Dana desa sebagai instrumen penting pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, menuntut pelaksanaannya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administratif. Ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai sanksi hukum, mulai dari sanksi administratif seperti teguran dan pemberhentian, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian negara, hingga sanksi pidana dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga berdampak pada aspek tata negara dan sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya partisipasi warga, serta terhambatnya pembangunan desa secara menyeluruh.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk Akibat Konsumsi Minuman Keras: Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/Pn Dpk angelo lumban raja; Adensi timomor; Wenly Ronald Jefferson Lolong
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.4043

Abstract

This study examines criminal liability and the proof of intent in homicide committed under the influence of alcohol. It aims to analyze the regulation of criminal liability under Law No. 1 of 2023 and the judicial considerations in Decision Number 151/Pid.B/2023/PN Dpk. The study employs a normative juridical method with a case approach. The findings indicate that voluntary intoxication cannot serve as a ground for excluding criminal liability. The court considered such a condition as a self-created danger, thereby fulfilling the element of intent (dolus eventualis) and held the offender criminally liable based on the principle of geen straf zonder schuld. It is recommended that law enforcement strengthen the proof of intent in similar cases. This finding confirms that voluntary intoxication does not absolve the perpetrator of criminal liability for their actions.
Co-Authors angelo lumban raja Pia Bertha Sarumaha Wenly Ronald Jefferson Lolong Wereh, Agustien Cherly