Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Perencanaan Dalam Anggaran Penjualan Ferdy Akbar; Nuh Yabest Sinaga; Muhammad Rizal
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No 1 (2024): April, Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi Islam
Publisher : Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65510/jieb.v2i1.36

Abstract

Perencanaan anggaran penjualan ialah merupakan salah satu aspek Terpenting dalam sebuah operasional perusahaan, karena menjadi sebuah dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah kebijakan bisnis di masa depan. Anggaran penjualan bukan hanya sekedar estimasi keuangan, tetapi juga sebuah alat pengendalian yang membantu manajemen dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi pasar yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode forecasting dalam penyusunan anggaran penjualan serta mengidentifikasi implikasinya terhadap peningkatan efektivitas perusahaan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji perbedaan antara anggaran dan realisasi penjualan dengan menggunakan teknik analisis varian, analisis rasio efektivitas, dan standar kesalahan peramalan (SKF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode peramalan yang lebih akurat, seperti least square dan trend moment, dapat meningkatkan keakuratan sebuah Penganggaran dibandingkan dengan metode berbasis judgement. Implikasi dari penerapan metode yang tepat dalam penyusunan anggaran penjualan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta meminimalisir risiko penyimpangan dalam pencapaian target perusahaan yang telah ditentukan.
Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara) Seven Rius Laia; Parlauangan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Narach Larasati Nasution; Imelda Malona Tarigan; Ferdy Akbar; Aril sharon Saragih
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6063

Abstract

The law-making process in Indonesia should ideally reflect the principles of transparency, public participation, and accountability. However, in practice, it is often found that legislation is enacted hastily without adequate involvement of the public. This situation causes public unrest, triggers a crisis of legal legitimacy, and diminishes trust in legislative institutions. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of respondents involved in this study is 5. The aim of this research is to explore public perceptions of the hasty law-making process and its impact on public trust and legal legitimacy. The findings of this study are expected to provide valuable input for policymakers to improve the legislative mechanism to be more participatory and transparent. The results of the study show that the majority of people in Jalan William Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatra Utara Regency, have a negative perception of the hasty and non-transparent legislative process. They feel excluded, lack access to information, and believe that the laws created do not reflect the aspirations of the public. This research concludes that the legitimacy crisis arises due to the lack of participation and transparency, and therefore, it is recommended that future legislative processes be more inclusive, fair, and aligned with the principles of participatory democracy
Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Taksonomi Hijau Indonesia: Tantangan dan Perkembangannya Ferdy Akbar; Nuh Yabest; Randa Yosua Sinaga; Nasirwan Nasirwan
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia karena keputusan pembiayaan dan investasi dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi keuangan berkelanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai instrumen klasifikasi kegiatan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari regulasi dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan serta tiga artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas penerapan POJK 51/2017 dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Analisis dilakukan melalui analisis isi dengan membandingkan ketentuan regulasi, hasil penelitian terdahulu, dan perkembangan kebijakan taksonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa POJK 51/2017 telah memberikan dasar bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan keberlanjutan melalui rencana aksi, tata kelola, manajemen risiko, produk dan jasa, serta laporan keberlanjutan. Perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia kemudian memperkuat kerangka tersebut dengan memberikan acuan klasifikasi kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan kewajiban formal dan implementasi substantif, terutama dalam integrasi risiko lingkungan dan sosial, pengembangan produk, kualitas pengungkapan, dan konsistensi penerapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi taksonomi ke dalam keputusan pembiayaan diperlukan agar keuangan berkelanjutan dapat memberikan dampak nyata.