Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Ferdy Akbar
Universitas Negeri Medan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Perencanaan Dalam Anggaran Penjualan Ferdy Akbar; Nuh Yabest Sinaga; Muhammad Rizal
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No 1 (2024): April, Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi Islam
Publisher : Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65510/jieb.v2i1.36

Abstract

Perencanaan anggaran penjualan ialah merupakan salah satu aspek Terpenting dalam sebuah operasional perusahaan, karena menjadi sebuah dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah kebijakan bisnis di masa depan. Anggaran penjualan bukan hanya sekedar estimasi keuangan, tetapi juga sebuah alat pengendalian yang membantu manajemen dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi pasar yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode forecasting dalam penyusunan anggaran penjualan serta mengidentifikasi implikasinya terhadap peningkatan efektivitas perusahaan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji perbedaan antara anggaran dan realisasi penjualan dengan menggunakan teknik analisis varian, analisis rasio efektivitas, dan standar kesalahan peramalan (SKF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode peramalan yang lebih akurat, seperti least square dan trend moment, dapat meningkatkan keakuratan sebuah Penganggaran dibandingkan dengan metode berbasis judgement. Implikasi dari penerapan metode yang tepat dalam penyusunan anggaran penjualan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta meminimalisir risiko penyimpangan dalam pencapaian target perusahaan yang telah ditentukan.
Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara) Seven Rius Laia; Parlauangan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Narach Larasati Nasution; Imelda Malona Tarigan; Ferdy Akbar; Aril sharon Saragih
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6063

Abstract

The law-making process in Indonesia should ideally reflect the principles of transparency, public participation, and accountability. However, in practice, it is often found that legislation is enacted hastily without adequate involvement of the public. This situation causes public unrest, triggers a crisis of legal legitimacy, and diminishes trust in legislative institutions. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of respondents involved in this study is 5. The aim of this research is to explore public perceptions of the hasty law-making process and its impact on public trust and legal legitimacy. The findings of this study are expected to provide valuable input for policymakers to improve the legislative mechanism to be more participatory and transparent. The results of the study show that the majority of people in Jalan William Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatra Utara Regency, have a negative perception of the hasty and non-transparent legislative process. They feel excluded, lack access to information, and believe that the laws created do not reflect the aspirations of the public. This research concludes that the legitimacy crisis arises due to the lack of participation and transparency, and therefore, it is recommended that future legislative processes be more inclusive, fair, and aligned with the principles of participatory democracy
Co-Authors Aril sharon Saragih Imelda Malona Tarigan Muhammad Rizal Narach Larasati Nasution Novridah Reanti Purba Nuh Yabest Sinaga Parlauangan Gabriel Siahaan Seven Rius Laia