<![CDATA[Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, terutama di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang pesat. Meskipun Pancasila telah lama diakui sebagai landasan etika bangsa, integrasinya dalam praktik manajemen SDM modern masih terbatas dan sulit diterapkan dalam konteks kerja yang semakin kompetitif. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi kerap terabaikan karena fokus organisasi lebih diarahkan pada produktivitas dan hasil. Persoalan semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi digital dalam manajemen SDM, yang memunculkan tantangan baru terkait etika, khususnya dalam hal privasi data dan perlindungan hak-hak karyawan. Organisasi menghadapi dilema antara memanfaatkan teknologi untuk efisiensi kerja dan menjaga prinsip-prinsip etika yang selaras dengan nilai Pancasila. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan sistematis yang mampu mengoperasionalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik SDM. Pendekatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara idealisme nasional yang diusung oleh Pancasila dan praktik organisasi yang ada, agar tercipta keseimbangan antara etika nasional dan tuntutan globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini meninjau berbagai literatur dan menganalisis tantangan yang ada guna merumuskan strategi praktis penerapan Pancasila dalam manajemen SDM. Temuan menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila diakui, kekurangan pedoman konkret menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dan pengembangan kebijakan digital yang etis sebagai dasar untuk memperkuat loyalitas karyawan dan melindungi hak-hak mereka. Dengan implementasi yang lebih sistematis, organisasi di Indonesia diharapkan dapat memperkuat identitas nasional sambil beradaptasi dengan tuntutan global, sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan SDM yang berkelanjutan, etis, dan berwawasan kebangsaan.]]>
