Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Benny Bambang Irawan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Keperdataan Korban Tindak Pidana pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 kasus “First Travel” Febryan Alam Susatyo; Cahyo Adhi Nugroho; Benny Bambang Irawan
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5541

Abstract

Peradilan pidana saat ini masih fokus menghukum pelaku dan kurang memperhatikan hak korban hal ini dapat dilihat dari contoh kasus penipuan first travel yang telah diputus pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 juncto  84/Pid.B/2018/PN.Dpk, 196/PID/2018/PT.BDG dan 3095K/PID.SUS/2018, meskipun pada putusan peninjauan kembali terdapat amar yang memerintahkan untuk mengembalikan asset rampasan negara kepada korban akan tetapi pada putusan tingkat pertama, banding dan tingkat kasasi memiliki amar yang tidak memperhatikan kondisi kerugian korban, hal ini menunjukan paradigma penegakan hukum pidana masih kurang memperhatikan kajian viktimologi, sehingga pada tulisan ini penulis akan mencoba mengulas tentang 1) Bagaimana  hak keperdataan korban tindak pidana pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022? dan 2) Bagaimana peraturan hak keperdataan korban tindak pidana di masa mendatang?, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) untuk membandingkan ketentuan hak keperdataan korban tindak pidana pada beberapan aturan hukum yang ada, selain itu juga penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui sejauh mana peran aturan hukum dalam mengakomodir hak keperdataan korban tindak pidana serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membandingkan teori hukum dan peraturan yang ada agar tercapai kemanfaatan dan kepastian hukum, lalu menulis mengemukakan bahwa Hak keperdataan korban tindak pidana pada putusan kasasi nomor nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 didasarkan pada kententuan pasal 194 ayat (1) KUHAP yaitu pengembalian barang bukti kepada yang berhak (para calon Jemaah umrath PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel) yang mana menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksaanaan putusan tersebut dan diperlukan suatu aturan yang lebih baik dalam mengakomodir ganti rugi korban tindak pidana Pada masa mendatang yaitu tahun 2026 terdapat ketentuan pada pasal 66 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikenakan pidana tambahan seperti aturan-aturan sebelumnya yang khusus mengatur restitusi terkait tindak pidana, hal ini mempermudah korban untuk mendapatkan akses hak keperdataannya.
URGENSI HAK ANGKET, PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTIM KETATANEGARAAN INDONESIA Hadi Karyono; Mahmudah Pancawisma; Benny Bambang Irawan
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4907

Abstract

In the Indonesian constitutional system, the House of Representatives is given legislative, budgetary and supervisory functions. In carrying out its functions, the House of Representatives is given the right of interpellation, the right of inquiry and the right to express opinions as regulated in the law and other statutory regulations. Impeachment of the President or what is known as the removal of the President in the constitutional system is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia articles 7A and 7B. In article 7A it is stated that "the President and/or Vice President can be dismissed during their term of office by the People's Consultative Assembly at the suggestion of the House of Representatives, whether they are proven to have committed a violation of the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal acts, or disgraceful acts. or if it is proven that he no longer meets the requirements as President and/or Vice President." The problem is that recently there has been a heated debate about the right to inquiry, the aim of which is to impeach the President for alleged violations in the 2024 general election. What is the legal regulation regarding the right to inquiry? Can the right of inquiry regarding the implementation of elections carried out by the KPU be assigned to the President? Can the right of inquiry be a basis for removing the President from office? This type of research is a normative legal research type. The approach used is the legislative and comparative legal approach (comparison approach), the legal philosophy approach (philosophical approach). The results of the research show that the right to inquiry is the right of the House of Representatives to conduct investigations into the implementation of a law and/or government policy relating to important, strategic matters and having a broad impact on the life of society, nation and state which is suspected to be in conflict with statutory regulations. -invitation. Based on the original intent of the right to inquiry norm in the comprehensive text of the amendments to the Constitution, the right to inquiry is only intended for state institutions in the executive family. The KPU as an independent institution as an election organizer can carry out a questionnaire, whereas the decision on the right to a questionnaire is a political decision, its recommendation cannot automatically impeach the President, to be able to impeach there is of course a follow-up process for allegations that the President has violated the laws and regulations as stipulated in article 7 A Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.
Co-Authors Cahyo Adhi Nugroho Febryan Alam Susatyo Hadi Karyono Mahmudah Pancawisma