Hadi Karyono
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MEMBENTUK PEMIMPIN MUDA BERKARAKTER UNTUK MEMBANGUN KEHIDUPAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN SEJAHTERA Hadi Karyono
Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3236

Abstract

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi dua fenomena dalam pergerakan global, pertama adanya bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif termasuk anak-anak muda sangat besar, kedua masuk kedalam era revolusi industri di mana berbagai sektor kehidupan mengalami digitalisasi. Era ini dikenal dengan revolusi industri 4.0. Dalamm upaya kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kita harus menyiapkan generasi siap mengambil estafet kepemimpinan. Permasalahannya  bagaimanakah membentuk pemimpin muda berkarakter untuk membangun kehidupan masyarakat bahagia dan sejahtera. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk  menyiapkan pemimpin muda untuk tetap mempunyai kepribadian dan berkarakter Indonesia. Generasi muda yang berkarakter dan sudah selesai dengan dirinya sendiri maka akan mudah untuk di ajak membangun kehidupan yang lebih luas yaitu masyarakat bahagia dan sejahtera. (memayu hayuning bawono)
HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN) Saryana Saryana; Ervina Dwi Indriati; Hadi Karyono
Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3237

Abstract

Hukum dagang di Indonesia diatur dalam kodifikasi hukum yaitu dalam KUH Dagang. KUH Dagang  sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu beberapa pengaturan lain di luar KUH Dagang juga belum lengkap. Penulisan ini untuk mengkaji perlunya dilakukan pembaharuan Hukum Dagang Indonesia dan mencari model pembaharuan hukum dagang yang kita kehendaki supaya dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang pembangunan nasional.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative dengan sumber data sekuder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Beberapa ketentuan KUHDagang sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini. Pembaharuan hukum dagang Indonesia perlu untuk segera dilakukan agar sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat nasional maupun kebutuhan internasional. Ada berbagai alternaatif model pilihan dalam pembaharuan hukum dagang Indonesia, antara lain adalah model kodifikasi general hukum dagang Indonesia, model kodifikasi parsial, model kompilasi peraturan perundang-undangan, dan model kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial.
URGENSI HAK ANGKET, PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTIM KETATANEGARAAN INDONESIA Hadi Karyono; Mahmudah Pancawisma; Benny Bambang Irawan
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4907

Abstract

In the Indonesian constitutional system, the House of Representatives is given legislative, budgetary and supervisory functions. In carrying out its functions, the House of Representatives is given the right of interpellation, the right of inquiry and the right to express opinions as regulated in the law and other statutory regulations. Impeachment of the President or what is known as the removal of the President in the constitutional system is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia articles 7A and 7B. In article 7A it is stated that "the President and/or Vice President can be dismissed during their term of office by the People's Consultative Assembly at the suggestion of the House of Representatives, whether they are proven to have committed a violation of the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal acts, or disgraceful acts. or if it is proven that he no longer meets the requirements as President and/or Vice President." The problem is that recently there has been a heated debate about the right to inquiry, the aim of which is to impeach the President for alleged violations in the 2024 general election. What is the legal regulation regarding the right to inquiry? Can the right of inquiry regarding the implementation of elections carried out by the KPU be assigned to the President? Can the right of inquiry be a basis for removing the President from office? This type of research is a normative legal research type. The approach used is the legislative and comparative legal approach (comparison approach), the legal philosophy approach (philosophical approach). The results of the research show that the right to inquiry is the right of the House of Representatives to conduct investigations into the implementation of a law and/or government policy relating to important, strategic matters and having a broad impact on the life of society, nation and state which is suspected to be in conflict with statutory regulations. -invitation. Based on the original intent of the right to inquiry norm in the comprehensive text of the amendments to the Constitution, the right to inquiry is only intended for state institutions in the executive family. The KPU as an independent institution as an election organizer can carry out a questionnaire, whereas the decision on the right to a questionnaire is a political decision, its recommendation cannot automatically impeach the President, to be able to impeach there is of course a follow-up process for allegations that the President has violated the laws and regulations as stipulated in article 7 A Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.