Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Unilateral Beach Reclamation Land in Relation to the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 129/PDT/2022/PT DKI Silvia Indah Melani; Moh. Asep Suharna; Tuti Herawati
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i2.1610

Abstract

Coastal reclamation is a land management strategy aimed at increasing the socio-economic and environmental benefits of coastal areas. However, it often leads to legal conflicts concerning land ownership, particularly when such reclamations are carried out without appropriate permits. This research aims to analyze the legal status of land rights for parties who carry out coastal reclamation by reviewing the DKI Jakarta High Court Decision Number 129/PDT/2022/PT DKI. The method used is a normative juridical approach by analyzing relevant laws and court decisions. The results show that reclaimed land is state land whose management is subject to strict regulations. In the case studied, PT Pelayaran Menaratama Samudra Indah was proven to have carried out reclamation without a valid permit, so it was declared unlawful by the DKI Jakarta High Court. In conclusion, any form of reclamation must comply with applicable regulations so as not to cause legal implications for the perpetrators and the surrounding community.
Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Mengajukan Penerbitan Grosse Akta Pengganti Karena Hilang Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Jajat Sudrajat; Moh. Asep Suharna; Tuti Herawati
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17650

Abstract

Grosse Akta merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan serta legalitas operasional kapal. Kehilangan dokumen tersebut menimbulkan persoalan hukum karena belum banyak kajian yang menjelaskan hubungan antara mekanisme peradilan voluntair dan kewenangan administratif dalam penerbitan dokumen pengganti. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penerbitan Grosse Akta pengganti akibat kehilangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 serta mengkaji kekuatan hukum penetapan pengadilan sebagai dasar tindakan administratif Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengadilan berfungsi sebagai instrumen deklaratif yang memberikan legitimasi hukum bagi penerbitan Grosse Akta pengganti sekaligus mencegah penyalahgunaan dokumen. Temuan ini menegaskan adanya keterkaitan yang erat antara fungsi peradilan dan administrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak pemilik kapal, serta tertib administrasi pendaftaran kapal di Indonesia.