Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Judicial Review Journal Evidence Of Law
Subekti Subekti
Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Protection for Banking Customers Against Personal Data Breaches in Open Banking Services in Indonesia Aliyah Pratiwi Hatta; Subekti Subekti; Muhamad Yustina Ariwibawa; Vallencia Nandya Paramitha
Journal of Judicial Review Vol. 28 No. 1 (2026): June 2026 (Articles in Press)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v28i1.12312

Abstract

The expansion of open banking services improves digital financial connectivity while increasing the risk of personal data breaches across banks, payment service providers, and collaborating entities. This study analyzes the legal protection available to banking customers in Indonesia and formulates an accountability model for incidents involving multiple actors. It employs normative legal research with doctrinal, statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary and secondary legal materials were collected through document study and examined qualitatively through legal interpretation, norm synchronization, and prescriptive analysis. The findings show that Indonesia has established preventive safeguards through personal data protection law, financial consumer protection rules, electronic system governance, cybersecurity standards, and the National Standard for Open Application Programming Interface Payments. However, responsibilities remain distributed across regulatory regimes, creating uncertainty after a breach. This study proposes an integrated accountability and redress model based on functional role classification, limited data access, partner supervision, coordinated notification, a single-entry complaint mechanism, evidence preservation, and proportionate remediation. The study recommends a coordinated protocol involving Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the personal data protection supervisory institution. Future research should evaluate its implementation within banking institutions and digital payment ecosystems. It also identifies priorities for cross-border processing and customer-facing consent management.
Pembagian Waris Bagi Anak angkat yang Tidak Diangkat Secara Sah Ditinjau Dari KUH Perdata Evy Nur Indah Sari; Subekti Subekti; Nur Handayati; Bachrul Amiq
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak waris anak angkat yang tidak terdaftar, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak terdaftar. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau ahli waris, keponakan atau keponakan perempuan yang memiliki hubungan darah diadopsi sebagai pengganti. Keponakan atau keponakan perempuan ini dirawat, dibesarkan, dan dididik berdasarkan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan praktis, yang didasarkan pada data primer berupa literatur dan data sekunder berupa literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak terdaftar tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya karena, berdasarkan statusnya, mereka tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak-anak yang diadopsi tetap memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat mereka, yaitu melalui hibah atau wasiat wajib, yang diatur hingga maksimal 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan kepada anak-anak yang diadopsi tidak hanya didasarkan pada status mereka sebagai anak yang diadopsi, tetapi juga pada fakta bahwa mereka masih memiliki hubungan dengan orang tua kandung anak yang diadopsi yang telah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak terdaftar dapat diperoleh berdasarkan Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pendukung lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak terdaftar, anak angkat tetap memiliki hak yang dilindungi secara hukum dan dapat menerima bagian dari warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat.
Co-Authors Aliyah Pratiwi Hatta Bachrul Amiq Evy Nur Indah Sari Muhamad Yustina Ariwibawa Nur Handayati Vallencia Nandya Paramitha