Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Informatika Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Tanudjaja Tanudjaja
Universitas Narotama, Surabaya
Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Upaya Hukum Bidang Perpajakan Tanudjaja Tanudjaja; Sigit Wijanarko; Julius Santoso Teguh; Robby Tjoa
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7568

Abstract

Sistem perpajakan di Indonesia, meskipun memiliki peran vital dalam mendukung penerimaan negara, sering kali menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak akibat perbedaan interpretasi regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme gugatan pajak di Pengadilan Pajak, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, hambatan yang dihadapi wajib pajak, serta implikasi putusan pengadilan terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis putusan Pengadilan Pajak, serta wawancara semi-terstruktur dengan hakim pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti dan argumentasi, serta pendampingan profesional hukum. Hambatan utama meliputi kompleksitas prosedur administratif, tingginya biaya litigasi, dan minimnya pemahaman wajib pajak terhadap hak hukum mereka. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hakim terhadap regulasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan dimensi prosedural, kelembagaan, dan interpretatif dalam satu kerangka analisis, serta menawarkan rekomendasi reformasi kebijakan seperti penyederhanaan prosedur litigasi, digitalisasi, peningkatan edukasi hukum perpajakan, dan standarisasi interpretasi yudisial. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan di Indonesia.
Upaya Hukum Bidang Perpajakan Tanudjaja Tanudjaja; Sigit Wijanarko; Julius Santoso Teguh; Robby Tjoa
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7568

Abstract

Sistem perpajakan di Indonesia, meskipun memiliki peran vital dalam mendukung penerimaan negara, sering kali menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak akibat perbedaan interpretasi regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme gugatan pajak di Pengadilan Pajak, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, hambatan yang dihadapi wajib pajak, serta implikasi putusan pengadilan terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis putusan Pengadilan Pajak, serta wawancara semi-terstruktur dengan hakim pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti dan argumentasi, serta pendampingan profesional hukum. Hambatan utama meliputi kompleksitas prosedur administratif, tingginya biaya litigasi, dan minimnya pemahaman wajib pajak terhadap hak hukum mereka. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hakim terhadap regulasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan dimensi prosedural, kelembagaan, dan interpretatif dalam satu kerangka analisis, serta menawarkan rekomendasi reformasi kebijakan seperti penyederhanaan prosedur litigasi, digitalisasi, peningkatan edukasi hukum perpajakan, dan standarisasi interpretasi yudisial. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan di Indonesia.
Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan: Analisis Putusan MA No. 1442K/Pid/2016 Jasmine Michella; Tanudjaja Tanudjaja
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.6149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peran Mahkamah Agung dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui studi kasus Putusan No. 1442K/Pid/2016 terkait tindak pidana penipuan. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, berperan penting dalam menilai apakah unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah proses pembuktian melalui penerapan asas in dubio pro reo, berdasarkan kesesuaian dan konsistensi penerapan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan secara cermat alat bukti, aspek formil permohonan kasasi, dan substansi hukum untuk menegakkan keadilan secara objektif. Putusan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan yurisprudensi dalam perkara penipuan yang menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam mengawal kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban
Co-Authors Jasmine Michella Julius Santoso Teguh Robby Tjoa Sigit Wijanarko