<![CDATA[Abstract By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village. Keywords: community particiation, rural development Abstrak Dengan memperhatikan pengalaman otonomi daerah di masa lalu yang mencakup prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi lebih adalah kewajiban hak, maka dalam undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan wilayah berbasis kota. pada prinsip desentralisasi sendiri dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dilaksanakannya penelitian di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat Dosis dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan terkait zat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk persalinan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Kontribusi partisipasi dalam bentuk energi adalah yang terbesar dalam proses pembangunan yang diimplementasikan. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat adalah ketika pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, masyarakat akan benar-benar memanfaatkan dan menajaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di desa Kuala Sempang. Meski dalam prosesnya mengalami hambatan kecil namun tidak mengurangi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan]]>
