Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014 Zubaidah, Zubaidah; Kustiawan, Kustiawan
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.297 KB)

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanan Pemerintah Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses demokratisasi Desa dan apa saja faktor yang menjadi penghambat atau pendukungnya. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan berdasarkan kajian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan membandingkan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Penaga. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan peran BPD sebagai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sementara fungsi representatif sudah berjalan cukup baik. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah rendahnya tunjangan BPD dan status pekerjaan anggota BPD, kurang harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala Desa, dan tidak berjalannya fungsi pengawasan BPD terhadap penyusunan dan pengelolaan APBDes.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 kustiawan, kustiawan; sofi, kohen
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.31 KB)

By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village.

PELATIHAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA BUSUNG, SERI KUALA LOBAM BINTAN KEPULAUAN RIAU Kustiawan Kustiawan; Nazaki Nazaki
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Pemangku pemerintahan desa memegang peranan penting di dalam merumuskan kebijakan desa di Desa Busung, Seri Kuala Lobam, Bintan Kepulauan Riau.Kebijakan desa tersebut adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa. Tujuan pelatihan ini adalah soft skill pengetahuan dan keterampilan bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam hal merumuskan peraturan desa tentang pariwisata gurun telaga biru. Pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif pada pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat berupa meningkatnya pemahaman dan minat merekatentang bagaimana membuat perumusan peraturan desa untuk mengembangkan wisata desa. Dengan adanya masukan dan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan desa untuk melindungi dam menertibkan desanya,serta dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang lebih efektif. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan teknik ceramah berupa pemberian materi dan praktek dengan pendampingan pembuatan peraturan desa beserta tahapan-tahapannya. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini yakni para pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyrakat memiliki ketrampilan lebih baik dalam merumuskan kebijakan desa dalam hal ini perumusan peraturan desa.

Primordialisme dan Perilaku Memilih Etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015: Primordialism and Voting Behavior of Malay Ethnic during the 2005-2015 Riau Islands Governor Election Kustiawan Kustiawan; Rumzi Samin
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i2.207

This research aims to examine primordialism and voting behavior of Malay ethnic during the 2005-2015 Riau Islands governor election (Pemilihan Gubernur or Pilgub). The political phenomenon in Riau Islands seems to be different from other areas where other Malays dominate since non-Malay ethnic candidates won the governor election. This research used a qualitative method with a descriptive technique. The data were collected using in-depth interviews and direct observation. Informants were selected using a purposive sampling technique. The result found that people of Malay ethnic are open-minded. The candidates elected also can prove qualified personal and successfully leading the Malay ethnic people in moving ahead. Non-Malay ethnic won the Riau Islands (known as Kepri (Kepulauan Riau)) governor election determined by 1) The political identity of Malay ethnic people is open-minded, coexisting Islamic identity, speaking Malay language, practicing Malay culture, and committing to build and develop Malay ethnic people, so the candidates identified as part of Malay ethnic people and considered by the Malay ethnic people as a candidate for leader of the Malay people in a broadening sense; 2) the figure of candidates can socialize with people of Malay ethnic; 3) other minority ethnics and political parties supported the candidates. Native Malay candidates were failed due to the lack of contribution to the people of Malay ethnic in particular and the Riau Islands in general.

Strategi Kampanye Politik Rahma – Rizha Hafiz Pada Pilkada 2024 Di Tanjungpinang Rintaria, Rintaria; Kustiawan, Kustiawan; Sandy, Fauziah; Ningrum, Putri Kesuma; Aini, Zhafira; Sanisah, Sanisah
Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO Vol 5, No 2 (2024): Vol.2 September 2024
Publisher : Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/progressio.v5i2.1382

Penelitian ini bertujuan untuk menganali strategi kampanye politik yang diterapkan oleh Rahma Rizha Hafiz dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Tanjungpinang. Dalam konteks persaingan politik yang semakin ketat, strategi kampanye yang efektif menjadi kunci untuk memenangkan hati pemilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam tentang strategi kampanye politik di era digital serta menambah wawasan bagi calon pemimpin daerah lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi kampanye Politik Rahma – Rizha Hafiz menggunakan strategi push marketing, yaitu sosialisasi dengan cara blusukan, tatap muka kepada pemilih dengan memberikan bantuan sembako. Pull Marketing (media sosial), dan Pass Marketing (dukungan tokoh). Strategi kampanye pasangan Rahma-Rizha Hafiz menggambarkan upaya yang holistik dan terarah dalam meraih dukungan rakyat melalui pendekatan yang mencakup komunikasi langsung, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Kampanye ini tidak hanya berfokus pada isu-isu politik, tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup masyarakat Tanjungpinang yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

STRATEGI PEMASARAN POLITIK PDIP UNTUK PASANGAN GANJAR PRANOWO-MAHFUD MD PADA PILPRES 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG Sirait, Richart Bonar; Kustiawan, Kustiawan; Sihombing, Siti Sarah; Crysanda, Bunga; Nabila, Siti Maulina; Saputra, Agung Catur
Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO Vol 5, No 2 (2024): Vol.2 September 2024
Publisher : Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/progressio.v5i2.1406

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh partai PDI-P dalam mengenalkan pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD di Kota Tanjungpinang kemudian peneliti menggunakan konsep teori 3p oleh AdmanNursal Dalam mengklasifikasikan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PDI-P. Metode yang dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan langsung di DPC partai PDI-P Kota Tanjungpinang, untuk data sekunder peneliti mendapatkan melalui data yang dihasilkan dari studi literatur. Hasil penlitian akan menunjukkan kegiatan kampanye partai PDI-P berdasarkan konsep teori 3p Oleh AdmanNurzal. Dari teori analisa yang dilakukan oleh peneliti, hasil wawancara terhadap informan, bentuk strategi yang paling dominan oleh DPC PDI-P Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemasaran politik adalah push marketing. Pemasaran Politik yang sesuai dengan teori Push Marketing yang disebutkan oleh informan terdapat kegiatan berupa door to door yang hampir dilaksanakan di 18 kelurahan.

Strategi Pemasaran Politik Nasdem Rudi-Rafiq Menjelang Pilkada 2024 di Tanjungpinang Nisa, Iit Khoirun; Kustiawan, Kustiawan; Wardayani, Elisa Gina; Zia, Nadilla; Santi, Alfitri Deslia; Sianturi, Jodi Risky Novriwan
Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO Vol 6, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/progressio.v6i1.1413

Penelitian ini menganalisis penerapan strategi pemasaran politik oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq, dalam Pilkada Kepri 2024, khususnya di Tanjungpinang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tim sukses pasangan calon, yang dipimpin oleh Partai Nasdem, menggunakan tiga pendekatan utama dalam kampanye: Push Marketing, Pull Marketing, dan Pass Marketing. Push Marketing dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan warga, pengorganisasian acara publik, serta distribusi flayer. Pull Marketing difokuskan pada penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memperkenalkan program dan visi-misi pasangan calon. Sedangkan Pass Marketing dilakukan dengan membangun hubungan melalui silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran politik yang diterapkan di Tanjungpinang Timur terbukti efektif dalam mengenalkan visi dan misi calon, mempererat hubungan emosional dengan masyarakat, serta meningkatkan dukungan.

Primordialisme dan Perilaku Memilih Etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015 Kustiawan Kustiawan; Rumzi Samin
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i2.207

This research aims to examine primordialism and voting behavior of Malay ethnic during the 2005-2015 Riau Islands governor election (Pemilihan Gubernur or Pilgub). The political phenomenon in Riau Islands seems to be different from other areas where other Malays dominate since non-Malay ethnic candidates won the governor election. This research used a qualitative method with a descriptive technique. The data were collected using in-depth interviews and direct observation. Informants were selected using a purposive sampling technique. The result found that people of Malay ethnic are open-minded. The candidates elected also can prove qualified personal and successfully leading the Malay ethnic people in moving ahead. Non-Malay ethnic won the Riau Islands (known as Kepri (Kepulauan Riau)) governor election determined by 1) The political identity of Malay ethnic people is open-minded, coexisting Islamic identity, speaking Malay language, practicing Malay culture, and committing to build and develop Malay ethnic people, so the candidates identified as part of Malay ethnic people and considered by the Malay ethnic people as a candidate for leader of the Malay people in a broadening sense; 2) the figure of candidates can socialize with people of Malay ethnic; 3) other minority ethnics and political parties supported the candidates. Native Malay candidates were failed due to the lack of contribution to the people of Malay ethnic in particular and the Riau Islands in general.

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN Ahmad Ridho Giovani; Kustiawan Kustiawan; Ryan Anggria Pratama
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.34

Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.

PERAN IMIGRASI MENGENAI PEMULANGAN TKI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN Nazira Junita Putri; Evi Natalia Togatorop; Al-Zachra Aprilya Jasmon; Erta Kurnia Sapitri; Randa Zaki Saputra; Kustiawan Kustiawan
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.742

ABSTRAKTingginya angka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, khususnya melalui Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam proses pemulangan TKI di Tanjung Pinang Tahun 2024 dari perspektif hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi berperan penting dalam pemeriksaan dokumen, pendataan identitas, serta penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan pemulangan berjalan sesuai peraturan dan melindungi hak-hak dasar TKI. Proses pemulangan TKI di Tanjung Pinangmelibatkan koordinasi lintas sektor antara Imigrasi, BP2MI, Dinas Sosial, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya serta menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas penampungan dan kurangnya data identitas. Upaya pencegahan keberangkatan TKI juga dilakukan melaui edukasi masyarakat, pengawaan dokumen, dan pengetatan pengawasan di pelabuhan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan perlindungan serta rehabilitasi bagi TKI yang dipulangkan, untuk menekan angka migrasi nonprosedural dan menjaga nama baik serta keselamatan WNI di luar negeri.Kata Kunci : Imigrasi, Perlindungan Pekerja Migran, dan Prosedur Keimigrasian

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search