Ngantung, Verra yanti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum dan Optimalisasi Dampak Positif Pinjaman Online di Era Digital Aisyah, Nada; Pratama, Aditya; Ngantung, Verra yanti
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.97

Abstract

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai pinjaman online (fintech lending) merupakan inovasi di bidang keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Layanan ini berkembang pesat karena kemudahan akses dan proses yang cepat, namun juga memunculkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Permasalahan tersebut terutama muncul dari praktik pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penagihan tidak manusiawi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti POJK No. 77/2016 dan peraturan-peraturan terkait teknologi finansial, namun masih banyak celah hukum yang belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen. Beberapa kelemahan regulasi antara lain tidak adanya standar operasional yang seragam, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta belum adanya mekanisme perlindungan data dan penyelesaian sengketa yang efektif. Urgensi perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online menjadi semakin penting mengingat tingginya tingkat pengaduan masyarakat. Perlindungan tersebut harus meliputi aspek akses data, batas bunga, kejelasan perjanjian elektronik, serta mekanisme penagihan yang sesuai hukum dan etika. Perlindungan ini juga harus selaras dengan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diperlukan revisi regulasi secara menyeluruh dan penguatan pengawasan untuk menjamin keadilan serta keamanan konsumen dalam menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia.
KEDUDUKAN KREDITOR ASING PEMEGANG CESSIE DALAM PROSES PKPU DAN KEPAILITAN DI INDOENSIA: PERSPEKTIF KEADILAN DAN NEGARA BERDAULAT: The Position of Foreign Creditors Holding Cessie in PKPU and Bankruptcy Process in Indonesia: Perspective of Justice and Sovereign State Ngantung, Verra Yanti
Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23320

Abstract

The development of bankruptcy and PKPU law in Indonesia demonstrates the complexity in regulating creditors' rights, particularly foreign creditors holding cessie (assignment of claims). Cessie transactions often involve cross-border elements, which complicate debt settlement for debtors undergoing PKPU or bankruptcy proceedings. Several cases, such as PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) suing foreign creditors, highlight challenges related to the recognition of foreign creditors' rights in PKPU processes. Furthermore, Indonesian legal provisions, such as restrictions on foreign ownership of land, exacerbate the recognition of foreign creditors in the assignment of receivables. The author defines two key research questions: First, the position of foreign creditors holding cessie in the PKPU and bankruptcy processes in Indonesia, in relation to the principle of state sovereignty in regulating debt payment obligations involving foreign parties; and second, whether the existing regulations in Indonesia's PKPU and bankruptcy processes concerning cessie holders can provide legal certainty and fairness for foreign creditors. This study employs a normative legal research approach, in which the author examines relevant legal concepts and regulations, and analyzes books, journals, and other necessary documents. The research findings and conclusions indicate that within Indonesia’s legal system, bankruptcy and PKPU are mechanisms designed to settle debtors' debts fairly and proportionally, under the supervision of judges and curators. Cessie, as the transfer of claims between creditors, plays an important role in this process, even though it is not explicitly regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. While the assignment of receivables can be carried out without the debtor's consent, it still affects the debtor's obligations and the creditors' rights. Moreover, the involvement of foreign creditors in PKPU and bankruptcy processes presents challenges, especially regarding cross-border insolvency and international legal recognition. Therefore, Indonesia needs to clarify legal mechanisms that accommodate the rights of foreign creditors, ensure equal protection for both domestic and foreign creditors, and avoid legal uncertainty through the harmonization of national regulations with international law.