Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Economics and Digital Business Review The Community Engagement Journal
Nababan, Dytha Meninta
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 -2016 Nababan, Dytha Meninta
Economics and Digital Business Review Vol. 6 No. 1 (2025): Agustus - January
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v6i1.2716

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan dan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana Otsus yang dialokasikan untuk Provinsi Papua terdiri dari dua jenis: jumlah dasar sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana Otsus, khususnya dalam hal pemanfaatan dana dan akuntabilitas, serta membandingkan realisasi anggaran antara kabupaten yang sudah established dan yang baru dibentuk. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang diatur oleh Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur distribusi dan akuntabilitas dana Otsus, implementasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua dan lembaga lain menunjukkan masalah persisten terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Masyarakat lokal seringkali kurang memahami alokasi dan pengeluaran dana, sementara pemerintah daerah seringkali menyerahkan laporan akuntabilitas yang tidak lengkap atau terlambat. Temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti ketidakberesan, termasuk penundaan penyetoran dana yang tidak terpakai, pengeluaran tanpa dokumen yang sah, dan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa perbaikan mekanisme pengawasan dan sosialisasi regulasi diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Otsus. Selain itu, dukungan peningkatan kapasitas bagi kabupaten yang baru dibentuk sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan, membantu pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan dana Otsus di masa mendatang.
Workshop Pengelolaan Data Inventaris Pada GPDI Jemaat Bethesda Kampung Kwadeware Distrik Waibu Wonar, Klara; Nababan, Dytha Meninta; Simanjuntak, Aaron MA; Herlina Bleskadit, Novalia; Karoma, Yulianti
The Community Engagement Journal Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52062/thecommen.v8i2.5141

Abstract

This community service activity aims to enhance the capacity for inventory data management of assets at GPdI Bethesda Congregation, Kwadeware Village, Waibu District, Jayapura Regency. The method used was a participatory workshop comprising material presentation and hands-on asset data collection practice. The workshop was attended by 30 participants, including the pastor, vice pastor, and congregation members. The results demonstrated an increase in participants' understanding of the importance of church asset inventory based on ISAK 35 principles, as well as the systematic identification of all church assets through inventory cards. Participant evaluation showed a high level of satisfaction with an expectation for ongoing mentoring. It was concluded that this workshop successfully raised the awareness and capacity of the congregation in managing church assets transparently and accountably, while also providing an asset database for future planning and decision-making. Keywords: asset inventory, GPdI, ISAK 35, community service, church governance
Co-Authors Herlina Bleskadit, Novalia Karoma, Yulianti Simanjuntak, Aaron MA Wonar, Klara