Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM PERSPEKTIF VICTIMLESS CRIME (STUDI PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA) Fajar Aprilianto; Hariman Satria; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.657

Abstract

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk victimless crime. Meskipun istilah Victimless crime masih menjadi bahan perdebatan dalam kajian viktimologi kontemporer, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, sangatlah mengkhawatirkan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis solusi atas permasalahan yang dibahas. Penelitian ini hadir untuk membahas bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat penting karena anak merupakan salah satu komponen masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan, serta mereka seringkali menjadi korban akibat interaksi sosial, terutama dalam konteks keluarga dan lingkungan, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah-langkah pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan. Rehabilitasi menjadi solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Sukmawati Dwinanda; Arifai; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.661

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jaminan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara terhadap wanita dengan gangguan jiwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis terhadap norma hukum yang berlaku dari berbagai aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah regulasi telah menjadi dasar perlindungan hukum bagi wanita dengan gangguan jiwa, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang menegaskan komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak wanita dengan gangguan jiwa. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap wanita dengan gangguan jiwa, hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hal ini mempertimbangkan persepsi masyarakat yang kerap menilai bahwa pelaku kejahatan terhadap wanita dengan gangguan jiwa seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat. Namun, hal ini menimbulkan persoalan yuridis, mengingat belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur pemberatan pidana berdasarkan kondisi kerentanan korban. Dengan demikian, pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap wanita dengan gangguan jiwa masih sangat bergantung pada pertimbangan moral dan hati nurani hakim, berdasarkan dampak psikologis maupun sosial yang dialami oleh korban.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP BLAMING THE VICTIM: (Studi Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi) Herlangga; Kamaruddin; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.680

Abstract

Blaming the victim dalam pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih sering dijumpai. Korban kerap dipandang sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan oleh pelaku, khususnya dalam konteks perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal research dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sistem kartu, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dengan diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban pelecehan seksual, diharapkan dapat mengurangi angka kejadian pelecehan dan meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi korban dari intervensi maupun diskriminasi, termasuk blaming the victim yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan keadilan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan implementasi regulasi yang lebih optimal agar perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat berjalan efektif.