Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender Latassaqia, Rita
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11654

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of contested divorce raised by early marriage couples in Temanggung Regency, with a focus on household neglect from a gender perspective. Data shows that the number of divorce suits filed by wives reaches 90% due to neglect committed by the husband, reflecting deep gender injustice in the social structure. This research used qualitative methods with in-depth interviews with 10 interviewees, including plaintiffs and court officials, as well as analysis of relevant legal documents. The urgency of this research lies in the high rates of early marriage and divorce in Temanggung, which contribute to an increase in domestic violence cases. Data from the Central Bureau of Statistics shows that early marriages in Temanggung increased by 18.3% in 2020, with the divorce rate continuing to rise. This study highlights its novelty by comparing the results with previous studies that focus more on the causal factors of early marriage, while this study emphasizes the impact of domestic abuse as a form of domestic violence that is often overlooked. The results show that domestic abuse not only impacts the psychological and economic well-being of the wife, but also has implications for the well-being of the children. This abuse often goes unnoticed by the victim, resulting in a continuous cycle of violence. The conclusions of this study emphasize the need for more effective pre-marital education programs and policies that support gender equality, including the strengthening of regulations that protect the rights of women and children. Concrete policy implications include mediating development programs at the community level and increasing access to education for women to reduce early marriage and divorce rates in the Temanggung District. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cerai gugat yang diangkat oleh pasangan pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, dengan fokus pada penelantaran rumah tangga dari perspektif gender. Data menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat yang diajukan oleh istri mencapai 90% akibat penelantaran yang dilakukan oleh suami, mencerminkan ketidakadilan gender yang mendalam dalam struktur sosial.  Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka pernikahan dini dan cerai gugat di Temanggung, yang berkontribusi pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menyoroti kebaruan dengan membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada faktor penyebab pernikahan dini, sementara penelitian ini menekan dampak penentaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT yang sering diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelataran rumah tangga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi istri, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak. Penelitian ini sering kali tidak disadari oleh korban, yang mengakibatkan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya program pendidikan pra-nikah yang lebih efektif dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk penguatan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Implikasi kebijakan yang secara konkret mencakup mediasi program pengembangan di tingkat komunitas dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan cerai gugat di Kabupaten Temanggung.
Kepastian Hukum Perlindungan Anak Angkat Studi Kasus Gugatan Pembatalan Akta Lahir Latassaqia, Rita; Multazam, Umar
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.26606

Abstract

Pengangkatan anak merupakan proses hukum yang memindahkan hak asuh dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Di Indonesia, prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Namun, masih banyak pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status anak, hak waris, dan hubungan hukum dengan orang tua angkat. Penelitian ini berfokus pada studi kasus gugatan pembatalan akta kelahiran anak angkat yang diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Sengketa ini bermula dari pencatatan akta kelahiran yang tidak sesuai prosedur, di mana anak angkat didaftarkan sebagai anak kandung tanpa melalui mekanisme hukum yangsah. Akibatnya, terjadi permasalahan hukum terkait status anak, pembagian warisan, dan hubungankeluarga yang kemudian berujung pada gugatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatanakta lahir tanpa penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.Pembatalan akta lahir tidak hanya mempengaruhi status anak, tetapi juga dapat berdampak hukum bagi orang tua angkat, termasuk kemungkinan tuntutan pidana atas pemalsuan identitas dan penelantaran anak. Kepastian hukum dalam pengangkatan anak sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi anak serta mencegah permasalahan hukum di masa depan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika dan tantangan dalam proses prosedural pengangkatan anak serta implikasinya terhadap hak dan status hukum anak. Diharapkan, hasil studi ini dapat menjadi referensi bagi peningkatan regulasi dan praktik hukum dalam perlindungan anak angkat di Indonesia. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Anak Angkat, Regulasi Hukum, Akta Kelahiran, Sengketa Hukum,Perlindungan Anak.