Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Medis: Studi Kasus Kekerasan Seksual Dokter Anestesi Terhadap Keluarga Pasien Nurdiansyah, Nurdiansyah; Azhara, Aila; Rahmawati, Aisyah; Putri, Cyntia; Rahmadi, Fachri Devio; Syahrofi, Mhd Tri; Abdilla, Nabil; Fatimatuzzahro, Siti
Jurnal Akuntansi Hukum danĀ Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.6124

Abstract

Penelitian ini membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam praktik medis melalui studi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada tahun 2025. Peristiwa ini mencerminkan bentuk pelanggaran HAM yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan profesional, pelanggaran etika medis, serta ketidakmampuan institusi dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis kronologi kejadian, respons hukum, serta dinamika struktural yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa kasus ini merupakan bukti nyata dari kegagalan sistem dalam menjamin rasa aman, otonomi tubuh, akses keadilan, serta hak atas pemulihan korban. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi etika profesi, peningkatan pengawasan institusional, serta pembentukan sistem perlindungan korban yang berbasis HAM untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Analisis Kebocoran Data NPWP dalam Sistem e-Government: Tinjauan Keamanan Informasi dan Kepercayaan Publik Azhara, Aila; Rahmadi, Fachri Devio; Pilihan, M Rasul; Syahrofi, Mhd Tri; Abdilla, Nabil; Maritza, Natasya Alfatikha; Fatimatuzzahro, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6390

Abstract

Fenomena digitalisasi layanan publik melalui sistem e-government di Indonesia menghadirkan kemudahan akses bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kebocoran data NPWP, mengevaluasi tingkat keamanan informasi dalam sistem e-government berdasarkan regulasi yang berlaku, serta menganalisis dampak insiden kebocoran terhadap kepercayaan publik. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji respons pemerintah dan merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keamanan siber serta kepercayaan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (library research). Sumber data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah terkait e-government dan keamanan siber, peraturan perundang-undangan (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), laporan resmi, serta pemberitaan dari media terpercaya. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengkaji dokumen, regulasi, serta kasus kebocoran data, serta koding tematik untuk mengelompokkan informasi berdasarkan aspek keamanan, kepercayaan publik, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data NPWP disebabkan oleh kelemahan teknis sistem, rendahnya standar kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi, serta kurangnya responsivitas awal dari pihak terkait. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kepercayaan publik terhadap layanan e-government. Studi ini juga membandingkan praktik keamanan data di Indonesia dengan negara lain seperti Estonia dan Singapura, yang telah mengadopsi pendekatan komprehensif berbasis keamanan siber dan tata kelola data yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kebijakan keamanan data, penguatan kolaborasi antar lembaga, serta strategi pemulihan kepercayaan publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Medis: Studi Kasus Kekerasan Seksual Dokter Anestesi Terhadap Keluarga Pasien Nurdiansyah, Nurdiansyah; Azhara, Aila; Rahmawati, Aisyah; Putri, Cyntia; Rahmadi, Fachri Devio; Syahrofi, Mhd Tri; Abdilla, Nabil; Fatimatuzzahro, Siti
Jurnal Akuntansi Hukum danĀ Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.6124

Abstract

Penelitian ini membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam praktik medis melalui studi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada tahun 2025. Peristiwa ini mencerminkan bentuk pelanggaran HAM yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan profesional, pelanggaran etika medis, serta ketidakmampuan institusi dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis kronologi kejadian, respons hukum, serta dinamika struktural yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa kasus ini merupakan bukti nyata dari kegagalan sistem dalam menjamin rasa aman, otonomi tubuh, akses keadilan, serta hak atas pemulihan korban. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi etika profesi, peningkatan pengawasan institusional, serta pembentukan sistem perlindungan korban yang berbasis HAM untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Analisis Kebocoran Data NPWP dalam Sistem e-Government: Tinjauan Keamanan Informasi dan Kepercayaan Publik Azhara, Aila; Rahmadi, Fachri Devio; Pilihan, M Rasul; Syahrofi, Mhd Tri; Abdilla, Nabil; Maritza, Natasya Alfatikha; Fatimatuzzahro, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6390

Abstract

Fenomena digitalisasi layanan publik melalui sistem e-government di Indonesia menghadirkan kemudahan akses bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kebocoran data NPWP, mengevaluasi tingkat keamanan informasi dalam sistem e-government berdasarkan regulasi yang berlaku, serta menganalisis dampak insiden kebocoran terhadap kepercayaan publik. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji respons pemerintah dan merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keamanan siber serta kepercayaan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (library research). Sumber data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah terkait e-government dan keamanan siber, peraturan perundang-undangan (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), laporan resmi, serta pemberitaan dari media terpercaya. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengkaji dokumen, regulasi, serta kasus kebocoran data, serta koding tematik untuk mengelompokkan informasi berdasarkan aspek keamanan, kepercayaan publik, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data NPWP disebabkan oleh kelemahan teknis sistem, rendahnya standar kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi, serta kurangnya responsivitas awal dari pihak terkait. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kepercayaan publik terhadap layanan e-government. Studi ini juga membandingkan praktik keamanan data di Indonesia dengan negara lain seperti Estonia dan Singapura, yang telah mengadopsi pendekatan komprehensif berbasis keamanan siber dan tata kelola data yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kebijakan keamanan data, penguatan kolaborasi antar lembaga, serta strategi pemulihan kepercayaan publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.