<![CDATA[Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berperan utama pada kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat tinggal. Nilai tanah tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga sosial dan budaya, sehingga sering kali menjadi objek konflik dan sengketa antarindividu, kelompok, atau instansi. Sengketa pertanahan biasanya timbul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan, tumpang tindih dokumen, serta kepentingan yang saling berbenturan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah dengan non-litigasi melalui mediasi sebagai alternatif yang diandalkan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan sengketa pertanahan dengan mediasi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kota Sorong sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan wawancara bersama pejabat pertanahan dan studi dokumen. Hasilnya menjelaskan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Sorong lebih efisien dibandingkan proses litigasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun efektivitas penyelesaian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, hingga campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, mediasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas mediator, pemahaman hukum oleh para pihak, serta komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi kolaboratif menjadi pendekatan yang ideal karena menekankan pada pencapaian solusi bersama dan menjaga hubungan antar pihak.]]>
