Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Amsir Law Jurnal (ALJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Simanjuntak, Kristi W
Faculty Of Law, Muhammadiyah Sorong University, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Simanjuntak, Kristi W
JUSTISI Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata, dan bagaimana tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, terkait hak ingkar dan rahasia jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, para pihak ataupun hakim, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengaturan tentang kedudukan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata tidak disebutkan secara tegas. Beberapa hal penting yang mengatur pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagian besar hanya mengatur tentang kedudukan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana. Berkaitan dengan tanggung Jawab notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terkait rahasia jabatan dan hak ingkar notaris dalam meemberikan keterangan di pengadilan oleh Notaris terkait akta yang dibuatnya bersifat fakultatif, walaupun pada akhirnya keputusan akhir dari pemberian izin tersebut didasarkan kepada pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris, ataupun juga berdasarkan keputusan hakim yang mewajibkan Notaris memberikan keterangan di pengadilan sehingga hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris menjadi berakhir. Dalam kondisi yang demikian, Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas keterangan yang diberikannya, termasuk bebas dari sanksi hukum yang mengatur tentang rahasia jabatan
PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN NABIRE salimubun, ahmad firmansyah; Simanjuntak, Kristi Warista; Lestaluhu, Rajab
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 1 No 1 (2023): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v1i1.2668

Abstract

The problem of land rights disputes must be handled properly and in its entirety so that the resolution is easy. The research in this article uses an empirical research focus. In writing, this research was carried out directly to the field with sociologists and interviews to understand what was being studied. By changing and describing the role of the Dispute Control and Handling Section in resolving land rights disputes, this research uses descriptive techniques in explaining it. Research results show that; (1) The Role of the Dispute Control and Handling Section at the Office of the National Land Agency in Nabire Regency. For 2020, especially for the period from August to November, there were 39 cases reported to the Dispute Management and Handling Section, approximately 25 cases were resolved through peaceful channels. The stipulation of Presidential Decree No. 26 of 1988 to review the position, duties and functions of the National Land Agency. (2) Land Rights Dispute Settlement Process at the Nabire Regency National Land Agency Office. As for the initial stages, the party that has the authority, the handling plan, legislation that can be applied, the final research plan is carried out to make a decision on the settlement of the case to be carried out, determining whether or not the application of the law is appropriate for the case being handled.
Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office Sorong Regency Fatma, Erlin Kurnia; Kristi W. Simanjuntak
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 2 No 1 (2024): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v2i1.3286

Abstract

This research aims to determine the stages of implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Sorong Regency Land Office regarding PTSL in 2022, which will be conducted in the Salawati District, Rawasugi Village. Apart from that, it is also to find out the obstacles faced by the Sorong Regency Land Office in implementing the program. This research was conducted using empirical methods, such as interviews with the PTSL Adjudication Committee and studying PTSL documents, and then analyzed using the qualitative description method. The findings obtained from this research are that the Complete Systematic Land Registration (PTSL) in 2022, which will be conducted in Rawasugi Village, will be conducted in several stages, namely the planning and determination; preparation; formation and determination of the PTSL adjudication committee; counseling; a collection of physical and juridical data; researching juridical data; announcements; granting rights; bookkeeping; publishing; submitting results and reporting stages. Even though the PTSL in Rawasugi Village has been completed 100%, its implementation still has several obstacles, such as limited Human Resources, difficulties in implementing the principle of delimitation contradictions, unclear customary territory boundaries, unavailability of high-resolution image maps, and customs duties. The Acquisition Duty of Rights on Land and Building is payable.
Settlement of the Malamoi Community Customary Land Dispute in Sorong Regency: A Review of Legal and Social Aspects Benhur Raubert Putirulan; Kristi Warista Simanjuntak; Paul Przemysław Polański
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 2 No 2 (2024): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v2i2.3344

Abstract

The resolution of land disputes in Sorong Regency, West Papua, highlights the complexity of issues involving the Malamoi indigenous community and other parties. This research uses an empirical approach to understand the dispute resolution process and the obstacles faced. The results showed that the settlement was conducted through out-of-court peaceful channels, known as Alternative Dispute Resolution (ADR), such as mediation and deliberation. Although court institutions exist, the ADR approach is more in line with the values and needs of indigenous peoples, who tend to prioritize harmonization and quick resolution. However, there are internal and external barriers, such as emotional temperament and third-party interference, which affect the resolution process. Overcoming these obstacles requires awareness of the importance of deliberation in dispute resolution, as well as the active role of all parties. Land dispute resolution in Sorong Regency requires an inclusive and adaptive approach, combining formal institutions and alternative methods to achieve broader justice for all parties involved.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Irmayanti, Andi; Simanjuntak, Kristi; Naim, Sokhib
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.669

Abstract

Perlindungan hukum bagi kreditur akibat berakhirnya jangka waktu HGB yang dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari habisnya masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) yang dijadikan agunan hak tanggungan. Fokus utamanya adalah untuk memahami status hukum dari jaminan HGB yang masa berlakunya telah habis sementara perjanjian kreditnya masih aktif, serta langkah-langkah yang dapay dia,bil oleh kreditur dalam situasi di mana masa berlaku HGB sebagai jaminan telah berakhir meskipun perjanjian kredit belum selsesai. Sumber hukum utama, tambahan, dan ketiga terdiri dari informasi pendukung yang dijadikan sebagai acuan dalam studi ini. Teknik literatur diterapkan untuk mengumpulkan data, dan metode deskriptif analitis digunakan untuk mengevaluasinya. Berdasarkan penelitian, dikarenakan Hak Tanggungan ialah hak kebendaan, jika objek dari hak tersebut hilang, maka HAT tersebut juga hilang. Ini menunjukkan bahwa status hukum Hak Tanggungan menjadi batal jika Hak Atas Tanah (HAT) yang dijadikan jaminan juga dihapus, maka kreditur akan kehilangan hak preferennya dalam mendapatkan jaminan tersebut Namun, utang yang dijaminkan oleh debitur tetap ada artinya debitur masih memilki kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur. Upaya hukum bisa dijalankan untuk kreditur yaitu, upaya Preventif, kreditur dapat memasukkan klausula dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang mengatur berbagai ketentuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur. Klausula ini mencakup peryaratn wajib debitur untuk menjaga agar pembayaran utang tetap dilakukan secara tepat waktu. Sedangkan Upaya Represif, yaitu memohon jaminan pengganti atas HGB yang telah dijaminkan kreditur dapat mengambil alih atau jaminan tambahan menggantikan jaminan yang telah habis atau tidak lagi cukup untuk menutupi utang debitur. Jika upaya tersebut tidak berhasil dilakukan langkah terakhir yang dapat diambil kreditur adalah mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur.
Agrarian Law Study on the Settlement of Customary Land Disputes in Sorong Regency Aru , Demianus; Markus, Dwi Pratiwi; Yati, Sri; Simanjuntak , Kristi Warista
Academos Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i1.23317

Abstract

Land is considered very important for human life that needs to be maintained. Land law in Indonesia has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), which means that it is a whole of written and unwritten legal norms. Land is not only a place to stand, but also a place for the growth of natural resources, habitat for various types of living things, as well as the foundation for economic and social development, not infrequently this causes a problem or conflict. This research aims to find out the existence of agrarian law in solving customary land problems in Sorong Regency. This research uses a socioligical juridical approach method to examine the problems studied. The results of this study indicate that Agrarian Law becomes the basis for resolving customary land issues in Sorong Regency without overriding Customary Law and Customary Law that already exists in the community in Sorong Regency.
Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah; Simanjuntak, Kristi Warista; Hidaya, Wahab Aznul; Darmawansya, Andi
Amsir Law Journal Vol 3 No 1 (2021): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v3i1.44

Abstract

In the process of drafting regulations, transitional provisions are used in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature. In terms of nomenclature, transitional provisions are referred to by different terms but are considered to have the same meaning. However, the terms of the transitional provisions have certain differences. This study aims to answer the nature of the transitional provisions in every formation of legislation, as well as the status of meaning between the terms “Ketentuan Peralihan” and “Aturan Peralihan” which have the same meaning status in the system of forming legislations. The results of this study indicate that the preparation of the “Transitional Provisions” material in the Appendix to Law Number 15 of 2019 is not adequately used in the preparation of “Aturan Peralihan” in the constitution. This is because the essence of the preparation of transitional provisions in the constitution is not only in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature, but also because of the transfer of power.
Pengabaian Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Hak Asuh Anak Jihan Fahira Bukhari; Simanjuntak, Kristi Warista; Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perjanjian hak asuh anak menurut hukum positif dan penegakan hukum terhadap pengabaian asas pacta sunt servanda terkait hak dan kepentingan anak dalam perjanjian hak asuh. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan yakni dengan model pendekatan perundangan statute approach dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya suatu perkawinan akibat perceraian berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek psikologis, sosial, ekonomi, pengasuhan dan perkembangan anak. Dalam konteks hak asuh anak setelah perceraian, pengabaian terhadap asas ini dapat menimbulkan konflik yang merugikan kepentingan anak, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, perlindungan, dan pengasuhan. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Pelanggaran terhadap perjanjian hak asuh berpotensi mengganggu kesejahteraan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan hak mendasar anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, hukum Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian hak asuh untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak, serta memberi sanksi terhadap orang tua yang mengabaiankan hak anak.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON) Rahmawati, Widya; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1363

Abstract

Kedudukan perjanjian kredit tanpa jaminan hak tanggungan adalah perjanjian sah dalam hukum perdata selama sesuai dengan (Pasal 1320 KUHPerdata), meskipun tidak diatur dalam UU Hak Tanggungan karena tidak melibatkan agunan berupa tanah atau bangunan. Kredit jenis ini tetap diakui oleh Undang-Undang Perbankan, dan pelaksanaannya tunduk pada prinsip kehati-hatian serta penilaian kelayakan debitur. Namun, tanpa hak tanggungan, posisi hukum kreditur menjadi lebih lemah jika terjadi wanprestasi, karena tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan, sehingga penyelesaian harus melalui gugatan perdata di pengadilan. Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan hak tanggungan sesuai putusan No.: 11/pdt.g.s/2018/pn son yaitu kredit dengan jaminan hak tanggungan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur karena memungkinkan eksekusi langsung melalui parate eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan. Sebaliknya, kredit tanpa hak tanggungan lebih berisiko karena eksekusi hanya dapat dilaksanakan lewta gugatan perdata dan putusan pengadilan yang inkracht, sehingga proses penyelesaiannya lebih lambat dan kompleks. Namun, baik kredit dengan maupun tanpa jaminan tetap sah secara hukum selama sesuai dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata. Bagi debitur, hak tanggungan menciptakan tanggung jawab dan risiko lebih besar, namun memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
EFEKTIVITAS MEDIASI DENGAN PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG Astreed S. Lumentung, Imelda; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1368

Abstract

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berperan utama pada kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat tinggal. Nilai tanah tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga sosial dan budaya, sehingga sering kali menjadi objek konflik dan sengketa antarindividu, kelompok, atau instansi. Sengketa pertanahan biasanya timbul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan, tumpang tindih dokumen, serta kepentingan yang saling berbenturan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah dengan non-litigasi melalui mediasi sebagai alternatif yang diandalkan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan sengketa pertanahan dengan mediasi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kota Sorong sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan wawancara bersama pejabat pertanahan dan studi dokumen. Hasilnya menjelaskan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Sorong lebih efisien dibandingkan proses litigasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun efektivitas penyelesaian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, hingga campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, mediasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas mediator, pemahaman hukum oleh para pihak, serta komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi kolaboratif menjadi pendekatan yang ideal karena menekankan pada pencapaian solusi bersama dan menjaga hubungan antar pihak.
Co-Authors Aceng Asnawi Rohani Anwar Umar Aru , Demianus Astreed S. Lumentung, Imelda Benhur Raubert Putirulan Darmawansya, Andi Dede Agus Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fatma, Erlin Kurnia Hadi Tuasikal Hasriyanti Hasriyanti Hasriyanti Jihan Fahira Bukhari Kariadi Kariadi Kuswardani Kuswardani Muhammad Ali Muhammad Sabir Rahman Nadya Apriliani Naim, Sokhib Nurul Fazri Elfikri Paul Przemysław Polański R.S. Rakia, A. Sakti Rajab Lestaluhu Retno Nurkumala salimubun, ahmad firmansyah Sa’ro Fitriani A. Rohma Sri Yati Sugeng Santoso Syamsul Efendi Widya Rahmawati Yudhi Priyo Amboro Zaenal Arifin