<![CDATA[Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis penerapan ETLE terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Untuk memahami dan menganalisis ETLE cukupkah efektif dalam mencegah pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Secara yuridis penerapan sistim ETLE Di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Masih banyaknya di temukan kekuranggan dari penerapan sistem tilang ETLE di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang ETLE karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang ETLE ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang dibeberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota jambi agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya dan sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas]]>
