Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS Legalitas: Jurnal Hukum Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity
M Muslih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Empowering Teacher of Religious Education in Multicultural Society Muslih, M
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.1.1213

Abstract

This paper revealed the result of research regarding the position of teacher, focusing on the importance of empowering teacher of religious education in multicultural society, such as Indonesia. Methodologically, it is a qualitative undertaking of literary research. Employing the technique of content analysis this study scrutinized features of multicultural society, an exemplary profile of teacher of religious education, as well as how to empower this kind of teacher in order to fit in with a diverse society. The findings of this research are, multicultural society can be understood as a society which consists of several cultural communities with their overlapping but the distinct conception of the world, a system of meaning, values, forms of social organizations, histories, customs, and practices. The idealized profile of teacher of religious education is a type of teacher who meets the certain qualifications prescribed by Islamic teachings and guided by the law and regulation in Indonesia, in particular.  Teacher of religious education has a very important role in preparing students to be good citizens in a multicultural society. Therefore the teacher of religious education must have an awareness that he or she is part of a multicultural society. The teacher should be empowered to instill in his or her students an inclusive religious understanding to make them tolerant and respectful of other people of different cultures and religions, which is essential in order to strengthen harmony and national unity.Makalah ini mengungkapkan hasil penelitian mengenai posisi guru, berfokus pada pentingnya memberdayakan guru pendidikan agama dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia. Secara metodologis, ini adalah sebuah upaya penelitian literatur (kualitatif). Dengan menggunakan teknik content analysis penelitian ini menganalisa features  masyarakat multikultural, profil ideal guru pendidikan agama, serta bagaimana memberdayakan guru semacam ini agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam. Temuan penelitian ini adalah, masyarakat multikultural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas budaya dengan konsepsi yang tumpang tindih tapi berbeda tentang dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat dan praktek.  Profil ideal guru pendidikan agama adalah jenis guru yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditentukan oleh ajaran Islam dan dipandu oleh hukum dan peraturan di Indonesia, khususnya. Guru pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan murid-murid untuk menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat multikulural. Oleh karena itu guru pendidikan agama harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah bagian dari masyarakat multikultural. Guru tersebut harus diberdayakan untuk menanamkan dalam diri muridnya pemahaman keagamaan yang inklusif untuk membuat mereka toleran dan hormat pada orang lain yang berbeda kultur dan agama, ini penting dilakukan agar dapat mempekuat harmoni dan kesatuan nasional.
PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN SUMBER AIR DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI Nurmandia, Taufik; Muslih, M; Gani, Ruslan Abdul
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.34 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i2.121

Abstract

Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam mengungkap tindak pidana Pengrusakan Sumber Air dalam Wilayah Hukum Polda Jambi, sudah berjalan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pihak penyidik dalam menyelesaikan kasus mulai saat dilaporkan kasus tersebut ke Polda Jambi sampai dilimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jambi, meskipun selama dalam penanganannya mengalami beberapa kali bolak balik berkas. Dalam penanganan kasus tindak pidana Pengrusakan Sumber Air, Polda Jambi merupakan Polda yang ke 2 (kedua) berhasil menyelesaikan kasus sampai pada pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Kendala yang ditemui oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi diantaranya, masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang memikili kemampuan dalam bidang penyidikan kemudian sarana dan fasilitas yang masih dirasakan kurang, namun kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam menangani kasus yang ditangani. Upaya yang dilakukan oleh satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam mengatasi kendala yang ditemui, dimana Polda Jambi akan mengirimkan beberapa penyidik kriminal khusus untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan berbagai pelatihan yang berhubungan dengan Tindak Pidana
Empowering Teacher of Religious Education in Multicultural Society Muslih, M
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.25.1.1213

Abstract

This paper revealed the result of research regarding the position of teacher, focusing on the importance of empowering teacher of religious education in multicultural society, such as Indonesia. Methodologically, it is a qualitative undertaking of literary research. Employing the technique of content analysis this study scrutinized features of multicultural society, an exemplary profile of teacher of religious education, as well as how to empower this kind of teacher in order to fit in with a diverse society. The findings of this research are, multicultural society can be understood as a society which consists of several cultural communities with their overlapping but the distinct conception of the world, a system of meaning, values, forms of social organizations, histories, customs, and practices. The idealized profile of teacher of religious education is a type of teacher who meets the certain qualifications prescribed by Islamic teachings and guided by the law and regulation in Indonesia, in particular.  Teacher of religious education has a very important role in preparing students to be good citizens in a multicultural society. Therefore the teacher of religious education must have an awareness that he or she is part of a multicultural society. The teacher should be empowered to instill in his or her students an inclusive religious understanding to make them tolerant and respectful of other people of different cultures and religions, which is essential in order to strengthen harmony and national unity.Makalah ini mengungkapkan hasil penelitian mengenai posisi guru, berfokus pada pentingnya memberdayakan guru pendidikan agama dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia. Secara metodologis, ini adalah sebuah upaya penelitian literatur (kualitatif). Dengan menggunakan teknik content analysis penelitian ini menganalisa features  masyarakat multikultural, profil ideal guru pendidikan agama, serta bagaimana memberdayakan guru semacam ini agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam. Temuan penelitian ini adalah, masyarakat multikultural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas budaya dengan konsepsi yang tumpang tindih tapi berbeda tentang dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat dan praktek.  Profil ideal guru pendidikan agama adalah jenis guru yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditentukan oleh ajaran Islam dan dipandu oleh hukum dan peraturan di Indonesia, khususnya. Guru pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan murid-murid untuk menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat multikulural. Oleh karena itu guru pendidikan agama harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah bagian dari masyarakat multikultural. Guru tersebut harus diberdayakan untuk menanamkan dalam diri muridnya pemahaman keagamaan yang inklusif untuk membuat mereka toleran dan hormat pada orang lain yang berbeda kultur dan agama, ini penting dilakukan agar dapat mempekuat harmoni dan kesatuan nasional.
PENGARUH DOMINASI PASAR DAN OTONOMI DAERAH PADA EFEKTIFITAS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 (Kajian Perspektif Sosio Legal Studies) M Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.563 KB)

Abstract

Abstract Indonesia community should be able to improve the life of him remember the grace of a great environment as the carrying capacity in the form of sea life, forests, grasslands and other abundant sources of mine. Our Constitution affirms that the natural wealth profusely used to memwujudkan welfare of the community, various policies have been taken to make it happen, but until this moment the poor swabs are not reduced and she became more irony. Policy of regional autonomy that comes with a variety kewenanagan basically aims for each area with its independence is able and willing to improve competitiveness in order to memujudkan welfare of the people through meraeka potential resources have, however unconsciously and tradition we have been accustomed to relying on the practices of capitalism and free markets.On the other hand the condition of the majority of our society in the region solely as an object in the "flow motion" so that the local economy if policy makers are not clever and smart in selecting and sorting policy, the policy of regional autonomy will only be enjoyed by a handful of elites and not change the fate of the people significantly. The birth of "tradition" competition authority periodically that require high cost, makes the position of natural resources (environment) as a strategic capital for the "life" nation and state, became seizure to satisfy the ambitions of an elite group of "five-yearly ritual." (Not a priority for the sake of people who should be empowered). The description in this paper gave birth to pessimism, will keingnan to live more feasible, both economically and health. People in a position sandwiched "is like falling down stairs" as beaten by the capitalists through the foot-hand in Indonesia and its own leaders (local leaders), and therefore government policy through the Environment Protection and Management to be difficult to implement in an optimal fashion.
Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci M Muslih; Herma Yanti
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.742

Abstract

The data collection and distribution of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) by the Village Head is the implementation of the Central Government program in order to help ease the economic burden of the poor who are affected by the Covid-19 outbreak. The data collection and distribution of Village Funds is carried out through the respective Village Heads so that the assistance can be distributed smoothly and on target according to the goals that have been set, including in the District of Depati VII, Kerinci Regency. However, in its implementation, data collection and distribution activities are in the spotlight because there are discrepancies with the expected goals. Therefore, this study aims to further discuss the implementation of data collection and distribution of the Village Fund BLT Fund in the District of Depati VII, Kerinci Regency and the problems encountered in it.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH DI KOTA JAMBI M Muslih
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.316 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.22

Abstract

Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudan lingkungan yang sehat dan bersih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah tangga ke TPS maupun dari TPS ke Pembuangan Akhir (TPA).Penelitian ini menggunakan pendekatan Sociolegal research, dan untuk mendatkan iinformasi  dan data yang akurat penulis melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan.  Guna menganalisis berbagai data dan hasil amatan digunakan beberapa teori yang lazim dikenal dalam ilmu hukum yakni Hukum sebagai suatu Sistem dari Laurence Meir Friedman.Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum tujuan perda khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih sudah dapat diwujudkan secara baik, sedangkan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat masih ditemui beberapa hal yang berpotensi mengganggu dan mengakibatkan lingkungan yang tercemar polusi.Dilihat dari perspektif hukum penegakan hukum perda ini khususnya pelanggaran terhadap pasal 47 j belum efektif sama sekali, akan tetapi kelemahan ini dapat ditutupi dengan pemberdayaan perencanaan yang sangat bagus dalam desain kerja personil kebersihan secara optimal. Sehingga meskipun terdapat keterbatsan anggaran tetapi upaya pembersihan kota dapat dilakukan secara optimal.
NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum) M Muslih
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.201 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.117

Abstract

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya, sehingga tujuan penulisan ini adalah menjelaskan konsepsi negara hukum Indonesia  dan implementasinya dilihat dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum).Kata Kunci :   Negara Hukum Indonesia, teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)
Pertanggung Jawaban Pidana BagiWarga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Marpend, Deddy; Muslih, M; Zahman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.790

Abstract

Drug abuse and illicit trafficking in Indonesia have spread to various environments, including within Correctional Institutions. Drug trafficking among prisoners occurs not because the goods come from within but the goods come from inmates or officers who try to bring in and distribute narcotics into Correctional Institutions. The purpose of this study is to understand and analyze criminal liability for correctional inmates who distribute narcotics into Correctional Institutions based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics
Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Feri, Ferdi; Muslih, M; Fatriansyah, Fatriansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1034

Abstract

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis penerapan ETLE terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Untuk memahami dan menganalisis ETLE cukupkah efektif dalam mencegah pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Secara yuridis penerapan sistim ETLE Di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Masih banyaknya di temukan kekuranggan dari penerapan sistem tilang ETLE di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang ETLE karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang ETLE ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang dibeberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota jambi agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya dan sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Direktorat Perairan dan Udara Polda Jambi Rahman, Abdul; Muslih, M; Alamsyah, Bunyamin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1057

Abstract

The crime of unlicensed mining by means of a ship was discovered during a raid by the Directorate of Water and Air Police of the Jambi Regional Police. Furthermore, the ship, captain and crew were secured by Ditpolairud Polda Jambi for examination. could not show a mining permit and was not in accordance with the shipping operational permit. The application of punishment against the captain and crew of the ship, must be followed by the concept of criminal responsibility starting with the behavior / actions committed that meet the elements of guilt. The purpose of this study is to understand and analyze the application of criminal sanctions against shipmasters and crew members who commit criminal acts of mining without a permit in the jurisdiction of the Jambi Police Air and Water Directorate and the application of sanctions as a form of responsibility for shipmasters and crew members who commit criminal acts of mining without a permit in the jurisdiction of the Jambi Police Air and Water Directorate has provided justice. This research uses an empirical juridical approach. The application of criminal sanctions against Ship Captains and crew members who commit criminal acts of unlicensed mining in the jurisdiction of the Jambi Police Waters and Air Directorate has been investigated and investigated by Investigators based on errors that have been violated based on applicable regulations, especially Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal by first conducting a case title and following the stages in the criminal justice system process. The application of sanctions as a form of accountability for the Skipper and Ship's crew who committed the crime of unlicensed mining in the jurisdiction of the Jambi Police Waters and Air Directorate has not fulfilled justice for the perpetrators because the imposition of imprisonment given equally to all defendants without giving consideration to aggravating criminal sanctions because the duties and responsibilities of the defendant as a skipper are leaders in ship operations who give orders to the crew.
Co-Authors Abdul Bari Azed Abdul Rahman Bakr, Omaima Abou Bunyamin Alamsyah, Bunyamin Edwar, Frand Fajri, Ikhwannul Fatriansyah, Fatriansyah Feri, Ferdi Habib Shulton Asnawi Herma Yanti Marpend, Deddy Mukhlishin, Ahmad Nurmandia, Taufik Rahman, Ricky Sarif Hidayat, Sarif SATRIYAS ILYAS Supeno Wahyudi, Isma Zahman, Nuraini