Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Ch. Thalib, Mutia
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kesenjangan Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Transaksi Tanah Tanpa Sertifikat Bintang Idrus, Muhammad; Ch. Thalib, Mutia; Hidayat Muhtar, Mohamad
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i2.1926

Abstract

Land buying and selling transactions without certificates still occur frequently in society due to limited access to formal land certification processes. This study aims to analyze the form of legal protection for buyers in land sale and purchase transactions that have not been certified, and to offer a new approach model in the form of intermediate legal recognition to overcome limited access to the formal land registration process. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, and refers to primary legal materials such as UUPA No. 5 of 1960 and PP No. 24 of 1997. The results of the study indicate that although land sale and purchase transactions without certificates can be declared valid in civil law, the absence of a certificate weakens the legal position of the buyer, especially in terms of proving ownership rights before the law. The temporary legal recognition model based on village administrative documents is considered to be a transitional solution that provides preventive protection while strengthening the drive to follow the land certification process in full. This approach also reflects the need for land law reform that is more responsive to the social and economic conditions of the community. The results found that the absence of a certificate weakens the legal position of the buyer, so a temporary legal recognition model based on village administrative documents is needed as transitional protection.
Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Novalyn Karim, Nadila; Ch. Thalib, Mutia; T. Mandjo, Julius
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah Banyaknya permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III yang menyebut bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencatuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Olehnya, konsumen harus lebih cerdas dan teliti sebelum membeli, dengan memastikan apakah produk tersebut memiliki izin edar BPOM, membeli produk sesuai kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan khususnya memperhatikan label lengkap berbahasa Indonesia
Co-Authors Bintang Idrus, Muhammad Mohamad Hidayat Muhtar Novalyn Karim, Nadila T. Mandjo, Julius