Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Journal of Comprehensive Science Estudiante Law Journal YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
T. Mandjo, Julius
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implications of Standard Clause Changes in Grab Challenge Program on Consumer Rights Pandju, Sherly Putri; Cherawaty Thalib, Mutia; T. Mandjo, Julius
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.29123

Abstract

This study aims to analyze the implications of changes to the standard clauses of the Grab challenge program on consumers. The research method used is normative with a statutory approach.The results of the study show that the implications of the standard clause on the Grab challenge program for consumer protection are that the clause contains several things that are detrimental to consumers, such as limiting Grab's liability, providing disproportionate compensation, and the existence of clauses that burden consumers. This is contrary to the principles of consumer protection. Changes to the standard clauses on the Grab challenge program affect consumer rights and obligations, where consumers have more limited rights, such as the right to choose, the right to information, and the right to security. On the other hand, consumer obligations become more burdensome, such as the obligation to accept unilateral changes and the obligation to resolve disputes through alternative dispute resolution.
Konflik Hukum Dalam Proyek Konstruksi Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Pratama Hinelo, Ananta; Cherawaty Thalib, Mutia; T. Mandjo, Julius
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.2006

Abstract

Construction contract conflicts often arise due to default and unlawful acts that cause losses to the parties, so a legal analysis is needed to strengthen legal certainty and justice. This study examines the issue of breach of contract and unlawful acts in construction contracts through a legal analysis of two court decisions: Decision Number 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst and Decision Number 46/Pdt.G/2018/PN Bgr. These two cases illustrate two forms of legal violations in the implementation of construction contracts that result in losses for both the service provider and the service user. In the first case, the breach occurred due to the debtor's negligence in fulfilling the agreed-upon performance, resulting in a claim for compensation. In the second case, the violation of the initial agreement led to delays in work completion, which then resulted in the provider being blacklisted and the contract termination by the service user. This study highlights the importance of contractual understanding, strengthening construction regulations, and effective dispute resolution mechanisms in preventing similar conflicts in the future. This study also emphasizes that work delays are not always the fault of the service provider but can be caused by changes on the part of the service user without an official extension. Therefore, efforts to improve the construction contractual system need to be strengthened to ensure legal certainty, justice, and efficiency in the implementation of construction projects in Indonesia.
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Danau Limboto Sumarni, Sumarni; Junus, Nirwan; T. Mandjo, Julius
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i1.187

Abstract

Secara vertikal Indonesia membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia adalah danau. Danau Limboto termasuk 15 danau prioritas nasional yang termasuk dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Berbicara perihal pelaksanaan PERDA No. 9 Tahun 2017 mengenai implementasi penataan ruang ditemukan bahwa pemanfaatan wilayah strategis tidak sesuai dengan konsep dan pola penataan ruang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kajian kepustakaan. jenis pendekatan yakni perundang-undangan dan konseptual dimana penulis menganalisis bahan hukum primer,sekunder, dan tersier serta analisis bahan hukum deskriptif. Penataan ruang ialah suatu sistem perencanaan, pengendalian serta pemanfaatan tata ruang. proses tersebut ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang disebut RTRW. Untuk mencapai tujuan penataan ruang perlu penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan esensi lingkungan hidup. kebijakan pengelolaan danau limboto belum memiliki kekuatan lintas sektor diantara sektor-sektor terkait. Kosongnya kelembagaan khusus tidak dapat mengatur danau yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar sektor sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sinergi dan optimal dalam mendukung kebijakan. Sehinggan kiranya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat kebijakan tata ruang yakni dengan melakukan penataan kawasan danau limboto melalui penetapan zonasi danau limboto serta melakukan percepatan dan penetapan danau limboto sebagai geopark nasional. Sehingga hal tersebut memberi efek multifungsi yakni selain untuk wisata, tetapi juga sebagai langkah untuk menyelamatkan danau limboto dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Selanjutnya diharapkan dapat mengatur pengelolaan RTRWS dengan melibatkan semua stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya penyelematan danau limboto.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkatnya Menurut Uu No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Anak Nur Rifaldi Rachman, Muhamad; Junus, Nirwan; T. Mandjo, Julius
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.332

Abstract

Anak angkat adalah anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya menurut UU No 23 Tahun 2002 dalam perspektif hak asasi anak . Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu peneltian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya sangat penting dilakukan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya, serta melalui mekanisme hukum yang ada. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa hak-hak anak angkat harus diperlakukan dengan tidak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan dibandingkan dengan anak kandung
Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Novalyn Karim, Nadila; Ch. Thalib, Mutia; T. Mandjo, Julius
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah Banyaknya permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III yang menyebut bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencatuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Olehnya, konsumen harus lebih cerdas dan teliti sebelum membeli, dengan memastikan apakah produk tersebut memiliki izin edar BPOM, membeli produk sesuai kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan khususnya memperhatikan label lengkap berbahasa Indonesia
Maritime Independent Villages: A Form of Maritime Resilience Through Strengthening the Capacity of Coastal Communities in Ponipingan Village, Central Sulawesi TOWADI, Mellisa; PAUWENI, Apriyanto A.J; T. MANDJO, Julius
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Mar
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v5i2.320

Abstract

This article aims to disseminate service activities in the form of publications related to strengthening village capacity through waste management as a form of maritime resilience of Ponipingan village which is a coastal area of Bunobogu District, Buol Regency. The implementation of activities is carried out using counseling methods about the concept of the integration system "Desa Mandiri Maritim" or Maritime Independent Village” as a form of maritime resilience and training methods as a form of empowerment to the community. Articles are arranged in a qualitative normative manner based on data and the results of service activities that have been carried out. A series of maritime resilience concepts resulted in an increase in village capacity ranging from the community to the village apparatus.
Co-Authors Apriyanto A.J. Pauweni Ch. Thalib, Mutia Cherawaty Thalib, Mutia Mellisa Towadi Nirwan Junus Novalyn Karim, Nadila Nur Rifaldi Rachman, Muhamad Pandju, Sherly Putri Pratama Hinelo, Ananta Sumarni Sumarni