Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP RASIONALITAS Defega, Zena Dinda
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i3.3222

Abstract

Abstract: There iis ia ivacuum iof inorms iin ithe ilegislation ion ifurther itechnical iregulations irelated ito ithe iextension iof ithe iterm iof iNotary iOffice. iNotaries iwho ireach ithe iage iof i67 imay ibe iconfused iwhether ithey ican iimmediately iextend itheir iterm ito i70 iyears ior ihave ito iwait ifor itechnical irules ifrom ithe iMinistry iof ilaw. iThe iresearch imethod iused iis inormative ijuridical iresearch imethod.Data icollection itechniques iwith ilibrary istudies. iThe idata ithat ihas ibeen iobtained iis ithen ianalyzed iqualitatively ito iobtain idescriptive iresearch iresults. iBased ion ithe iresults iof ithe istudy, iit iis iknown ithat ithe iurgency iof iextending ithe iterm iof iNotary iOffice iin iIndonesia ihas imet ithe iprinciple iof irationality, ithe iconsideration iof ijudges iin ithe idecision iof ithe iConstitutional iCourt iNumber: i84/PUU-XXII/2024 iconcerning ithe iage ilimit iof iNotaries ihas imet ithe iprinciple iof irationality, iaccording ito ithe icourt, ithe iextension iof ithe iterm iof iOffice iof iNotaries iwill ibe irational iif ithe ilimit iis imore ithan i67 iyears iold, iwhich iaccording ito ithe icourt iis irational iup ito ia imaximum iage iof i70 iyears iby ireferring ito ithe iaverage iretirement iage iof iother isimilar ipositions. iWith ithe iextension, iit iis iexpected ithat inotaries ican istill imeet itheir ineeds iuntil ithe iage iof i70 ias ilong ias ithey iare iphysically iand ispiritually ihealthy ito icarry iout itheir iduties iproperly. iKeywords: iNotary, iRasionality iand iRetirement iAge.
Perlindungan hukum Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara Defega, Zena Dinda; Rahardiansyah, Trubus
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.504

Abstract

Terdapat kekosongan norma mengenai stockpile batubara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun peraturan pelaksananya hingga ke peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan adalah teori asas hukum dan Teori Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara adalah dengan membuat pengaturan keberadaan stockpile batubara untuk mengatasi kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan bagi pelaku usaha stockpile batubara. Selain itu, pengaturannya juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan stockpile batubara baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak kegiatan stockpile batubara, Pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan stockpile batubara yang merupakan politik hukum yang dapat dipilih oleh Pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan stockpile batubara.
Implikasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (OSS) Bagi Pelaku Usaha Defega, Zena Dinda; Rukman, Juliana Ananda; Liuhua, Wei
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.514

Abstract

mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan yang terkait hukum, penelitian ini akan mengkaji dampak Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan konsekuensi Online Single Submission (OSS) terhadap berbagai pelaku usaha. Kajian ini membahas tentang penelitian hukum normatif. Temuan kajian ini menjelaskan implikasi OSS bagi pelaku usaha, yang akan memperoleh manfaat dari peningkatan layanan perizinan yang lebih mudah diakses dari mana saja (rumah atau kantor) dan memungkinkan pengunggahan semua dokumen yang diperlukan secara elektronik. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan sikap serta profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan indikator keberhasilan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dalam konteks Kemudahan Berusaha yang terkait dengan budaya hukum. Karena sistem yang terintegrasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi kepada publik dan membatasi peluang terjadinya KKN dalam Perizinan Berusaha, OSS berfungsi sebagai media penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan otoritas pemerintah.