Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Locus Journal of Academic Literature Review Begawan Abioso
Rahardiansyah, Trubus
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi Oktavia, Widya; Rahardiansyah, Trubus
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum mekanisme penagihan pinjaman online yang melibatkan penyebaran data pribadi. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penagihan pinjaman online, terutama yang menyangkut penyebaran data pribadi milik peminjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Penulisan ini menyimpulkan bahwa etika penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online maupun debt collector telah diatur dalam peraturan OJK. Peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022, yang melarang penagihan dengan cara intimidasi maupun penyebaran data pribadi, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU tersebut.
Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia Lase, Sandra Putri Olivia; Rahardiansyah, Trubus; Notoprayitno, Maya Indrasti
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum di Indonesia dalam menangani perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi lintas negara serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah instrumen hukum nasional seperti KUHP, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan stigma sosial. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan efektif.
Perlindungan hukum Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara Defega, Zena Dinda; Rahardiansyah, Trubus
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.504

Abstract

Terdapat kekosongan norma mengenai stockpile batubara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun peraturan pelaksananya hingga ke peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan adalah teori asas hukum dan Teori Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara adalah dengan membuat pengaturan keberadaan stockpile batubara untuk mengatasi kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan bagi pelaku usaha stockpile batubara. Selain itu, pengaturannya juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan stockpile batubara baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak kegiatan stockpile batubara, Pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan stockpile batubara yang merupakan politik hukum yang dapat dipilih oleh Pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan stockpile batubara.
REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PCB (POLYCHLORINATED BIPHENYLS) DI INDONESIA Paramita, Dianing; Rahardiansyah, Trubus
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3167

Abstract

Abstract: The management of Polychlorinated Biphenyls (PCB) in Indonesia faces significant challenges related to the implementation of existing environmental regulations. Although there are rules governing the use and disposal of PCB, there are still several obstacles in law enforcement and public awareness regarding the dangers of this substance. This study aims to analyze the effectiveness of current regulations and provide recommendations to enhance the sustainable management of PCB, focusing on improving coordination among government agencies, public education, and strengthening monitoring systems to prevent further pollution.Keywords: PCB, PCB Management, Polychlorinated Biphenyls.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN JAMINAN MILIK DEBITUR OLEH KEJAKSAAN Farida, Mutiara; Rahardiansyah, Trubus
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3169

Abstract

Abstract : This research aims to understand and examine the form of legal protection granted to banks as holders of collateral in the form of land and building rights owned by debtors, which have been encumbered with a security right (hak tanggungan) but were subsequently blocked by the Prosecutor's Office. This study employs a normative approach, primarily focusing on the analysis of applicable laws and regulations, supported by interviews with relevant sources. The methodological approaches used include the statute approach and the case approach. Based on the research findings, it was concluded that the Prosecutor's Office's action in blocking the land and building certificate used as collateral by the debtor does not eliminate the Bank’s rights as the holder of the security interest, as the Bank still receives legal protection.Keywords: Legal Protection, Bank, Security Rights, Blocking.
REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PCB (POLYCHLORINATED BIPHENYLS) DI INDONESIA Paramita, Dianing; Rahardiansyah, Trubus
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3275

Abstract

The management of Polychlorinated Biphenyls (PCB) in Indonesia faces significant challenges related to the implementation of existing environmental regulations. Although there are rules governing the use and disposal of PCB, there are still several obstacles in law enforcement and public awareness regarding the dangers of this substance. This study aims to analyze the effectiveness of current regulations and provide recommendations to enhance the sustainable management of PCB, focusing on improving coordination among government agencies, public education, and strengthening monitoring systems to prevent further pollution.Keywords: PCB, PCB Management, Polychlorinated Biphenyls. 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DALAM INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA Praningsih, Cerry; Rahardiansyah, Trubus
Ensiklopedia Education Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Agustus 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v7i2.3350

Abstract

Abstract: this study aims to analyze legal protection for persons with disabilities and the elderly in Indonesia’s insurance industry through a normative approach that combines literature review and limited interviews with three anonymous sources representing regulators, insurance practitioners, and disability organizations. The analysis employs Satjipto Rahardjo’s sociology of law and progressive law theories, as well as Lawrence M. Friedman’s legal system theory. The findings indicate that despite existing regulations—such as Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law Number 13 of 1998 on the Welfare of the Elderly, and the Financial Services Authority (OJK) regulations—providing a strong legal foundation, discrimination, limited access, and insufficient adaptation of insurance products for vulnerable groups are still present in practice. These obstacles are linked to institutional, legal substance, and legal culture aspects. The study recommends strengthening inter-agency coordination, optimizing the role of the National Commission on Disabilities (KND), and implementing affirmative policies in the insurance industry.Keywords: Consumer Protection, Disabilities, Elderly, Insurance Industry, Inclusion.
Co-Authors Defega, Zena Dinda Farida, Mutiara Lase, Sandra Putri Olivia Notoprayitno, Maya Indrasti Paramita, Dianing Praningsih, Cerry widya oktavia, widya