Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Locus Journal of Academic Literature Review
Ganjar, Silawati Dayang
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERAMPASAN ASET TANPA PUTUSAN PIDANA DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ganjar, Silawati Dayang
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i3.3231

Abstract

Abstract: Non-Criminal Asset Forfeiture allows the state to confiscate the proceeds of crime without waiting for a court decision. Because it is not strictly regulated in Indonesia's civil law system, asset recovery is often hampered.  To address this gap, the law on asset forfeiture was drafted to strengthen the effectiveness of law enforcement, particularly in corruption cases. This research raises two main problem formulations: (1) the urgency of regulating asset forfeiture without a criminal judgment in the Indonesian legal system; and (2) the effectiveness of implementing the mechanism for prosecuting corruption crimes. The research method used is normative jurisprudence, with a legislative approach and literature review. The results show that the Non-Criminal Asset Forfeiture regime is important for accelerating the process of recovering state assets and closing legal loopholes that perpetrators of corruption often exploit. Although there are challenges in its application, such as potential human rights violations, this mechanism can operate effectively with strict legal oversight and protection.Keywords: Asset Forfeiture, Corruption, Asset Forfeiture Bill.
Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta Ganjar, Silawati Dayang; Lase, Sandra Putri Olivia
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.471

Abstract

Tingginya pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di DKI Jakarta mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya peran keluarga dalam menanamkan pemahaman tentang aturan lalu lintas, sikap permisif terhadap pelanggaran di ruang publik, serta kepatuhan yang hanya bersifat formal, turut membentuk budaya hukum yang lemah dan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas. Di sisi lain, faktor eksternal seperti mudahnya memperoleh SIM dan minimnya pendidikan lalu lintas juga dapat memperburuk situasi. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pendidikan untuk taat pada aturan sejak usia dini, reformasi sistem administrasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE Ganjar, Silawati Dayang
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.478

Abstract

Pengaturan tindak pidana siber dalam KUHP Nasional dan UU ITE sangat penting untuk menanggapi perkembangan teknologi dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Permasalahan utama adalah tumpang tindih regulasi antara kedua ketentuan ini yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik normatif dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif dengan pendekatan perbandingan isi dan substansi KUHP 2023 dan UU ITE 2024. Analisis menunjukkan bahwa meskipun keduanya bertujuan mengatur tindak pidana siber, perbedaan fokus dan terminologi berpotensi menyebabkan konflik dalam penerapan hukum, terutama terkait asas legalitas, ne bis in idem, dan lex specialis derogat legi generali. Tumpang tindih ini berdampak pada kebingungan proses hukum, disparitas putusan, dan mengganggu kepastian hukum serta inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan klarifikasi normatif untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif, konsisten, dan mampu menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.
Co-Authors Lase, Sandra Putri Olivia