Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Urgensi Pembaruan Ketentuan Denda dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Lase, Sandra Putri Olivia; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih relevan dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas saat ini serta bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap ketentuan penegakan berlalu lintas di era modern. Metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yang bersifat desktiptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman terkait implementasi peraturan lalu lintas serta kaitannya terhadap urgensi pembaharuan hukum dengan menyoroti aspek sanksi administratif dan denda tentang batas kecepatan dalam berkendara. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan terhdapa ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) penting dilakukan agar lebih efektif dan relevan, serta perlu didukung oleh penerapan sanksi administrative dan tilang elektronik untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum lalu lintas yang modern.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP Dayang G, Silawati; Lase, Sandra Putri Olivia; Putri K, Ananda Kyara
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.433

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi tantangan besar meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan lembaga pengawas independen yang dapat memastikan implementasi undang-undang berjalan efektif. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kekosongan lembaga pengawas dalam UU PDP mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia; dan (2) apakah arah pembaharuan hukum yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan lembaga pengawas menghambat perlindungan data pribadi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pembaharuan hukum yang diperlukan meliputi pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat berfungsi efektif dalam memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip keadilan dalam teori Friedman, yang menekankan hubungan antara hukum, lembaga, dan masyarakat. Dengan pembaharuan ini, diharapkan perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin dan efektif di masa depan.
Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia Lase, Sandra Putri Olivia; Rahardiansyah, Trubus; Notoprayitno, Maya Indrasti
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum di Indonesia dalam menangani perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi lintas negara serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah instrumen hukum nasional seperti KUHP, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan stigma sosial. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan efektif.
Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta Ganjar, Silawati Dayang; Lase, Sandra Putri Olivia
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.471

Abstract

Tingginya pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di DKI Jakarta mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya peran keluarga dalam menanamkan pemahaman tentang aturan lalu lintas, sikap permisif terhadap pelanggaran di ruang publik, serta kepatuhan yang hanya bersifat formal, turut membentuk budaya hukum yang lemah dan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas. Di sisi lain, faktor eksternal seperti mudahnya memperoleh SIM dan minimnya pendidikan lalu lintas juga dapat memperburuk situasi. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pendidikan untuk taat pada aturan sejak usia dini, reformasi sistem administrasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat.