Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia I Made Angga Legawa; Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1579

Abstract

This research examines the legal status of nominee agreements within Indonesia's civil law system and their legal consequences for the parties involved. Amid increasing foreign investment in Indonesia, the phenomenon of nominee agreements has created tension between global economic interests and the principle of nationalism in land ownership. Using normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, this research analyzes nominee agreements within the framework of the Indonesian Civil Code and the Basic Agrarian Law. The findings reveal that nominee agreements have no valid legal status as they contradict Articles 21 and 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law and fail to fulfill the lawful cause requirement under Article 1320 of the Civil Code. Doctrinally, these agreements fall under the category of absolute nullity (void ab initio) as they constitute a form of legal circumvention (fraus legis). The legal consequences for all parties are detrimental, Indonesian citizens acting as nominees potentially face criminal charges and loss of land rights, while foreign citizens as beneficial owners have no legal protection for their investments.
PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI Gabriela Yonike; Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zne07572

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip- prinsip pluralism Indonesia melalui kajian terhadap harmonisasi hukum cambuk di Aceh yang dilaksanakan sebagai bentuk otonomi khusus terhadap konstitusi Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan fokus pada masalah konflik norma yang timbul dari kebijakan desentralisasi asimetris. Hasil kajian menunjukkan bahwa status otonomi khusus Aceh, yang dijamin oleh Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, melegitimasi pluralisme hukum melalui penerapan Syariat Islam. Berdasarkan hukum positif Indonesia, Qanun Aceh diakui secara sah, tetapi penerapan Hukuman Cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayat secara fundamental menyimpangi nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Meskipun Syariat Islam dilindungi oleh Sila Pertama Pancasila, implementasi hukuman cambuk menciptakan dilema konstitusional karena berpotensi melanggar Sila Kedua Pancasila dan Pasal 28G UUD 1945, yang menjamin perlindungan martabat manusia dari perlakuan merendahkan. Selain konflik normatif, prosedur pelaksanaan cambuk dikritik karena ambiguitas norma "di depan publik", penafsiran subjektif oleh aparat, dan kegagalan dalam memberikan efek jera. Kesimpulan menunjukkan bahwa hukuman cambuk adalah dilema konstitusional yang tegang, mempertentangkan hak otonomi daerah dengan kewajiban fundamental negara untuk menjamin hak asasi manusia.
Co-Authors Gabriela Yonike I Made Angga Legawa