<![CDATA[ABSTRAK Indonesia sebagai negara dengan memiliki cadangan hutan hujan tropis tertinggi dan menduduki nomor tiga di dunia, memiliki ancaman serius dalam hal deforestasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari basis data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menunjukkan grafik deforestasi yang buruk pada kawasan hutan maupun kawasan bukan hutan di Indonesia. Deforestasi kawasan hutan tertinggi terjadi pada periode tahun 2014 hingga 2015 yang menghanguskan luas kawasan hutan sebesar 815.607,5 hektare (ha), perhitungan ini didasarkan pada kompilasi luas lahan di seluruh sebaran provinsi di Indonesia. Tingginya angka deforestasi di berbagai sebaran wilayah Indonesia, dilatarbelakangi dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek food estate atau biasa disebut lumbung pangan. Proyek food estate merupakan manifestasi langkah pemerintah dalam menghadapi dan mencegah alarm krisis pangan dan kekeringan yang dispekulasi akan ditimbulkan dari wabah pandemi virus Corona yang menyerang penjuru dunia di akhir tahun 2019. Meski konstitusi telah mengamanatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berpedoman lingkungan yang berkelanjutan, hal ini tidak juga menjadikan alarm bagi pemerintah untuk menghentikan proyek food estate yang terbukti menimbulkan kerusakan ekologis. Penafsiran yang menempatkan kedudukan lingkungan hidup hanya sebagai objek pemanfaatan harus dirubah dengan kehadiran konseptualisasi hak gugat lingkungan hidup yang memegang teguh konsep green constitution. Untuk itu, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu langkah fundamental yang komprehensif dengan mengamandemen konstitusi berdasarkan konsep green constitution yang memberikan kedudukan hak gugat kepada lingkungan hidup. Kata kunci: green constitution, hak gugat, lingkungan hidup, deforestasi, lumbung pangan. ABSTRACT Indonesia, as a country with one of the largest reserves of tropical rainforests, ranking third globally, faces a serious threat of deforestation. Data compiled from Indonesia’s Central Statistics Agency (BPS) database reveals alarming deforestation trends in both forested and non-forested areas across the country. The highest rate of forest deforestation occurred between 2014 and 2015, with an area of 815,607.5 hectares (ha) being destroyed. This calculation is based on the aggregation of land area across all provinces in Indonesia. The significant deforestation rate across various regions in Indonesia is primarily driven by the development of National Strategic Projects (PSN), particularly the food estate projects. These initiatives represent the government’s response to addressing and preventing the looming threats of food crises and drought, which were speculated to arise from the global COVID-19 pandemic at the end of 2019. Although the constitution mandates economic and infrastructure development that adheres to the principles of environmental sustainability, this has not deterred the government from continuing food estate projects that have been proven to cause ecological damage. The prevailing interpretation that views the environment merely as an object of exploitation must be replaced with the conceptualization of environmental standing rights rooted in the framework of a green constitution. This study employs a normative juridical research method using a conceptual and comparative approach. The findings indicate the need for a fundamental and comprehensive step to amend the constitution based on the green constitution concept, which grants standing rights to the environment itself. Keywords: green constitution, legal standing, environment, deforestation, food estate.]]>
