Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Fikran M. Pou; Ramli Mahmud; Saleh Al Hamid
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 03 (2025): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan organisasi Karang Taruna pada dasarnya untuk mengubah generasi muda agar lebih baik dalam meneruskan pembangunan, namun permasalahan dalam organisasi Karang Taruna desa Titidu yaitu peran Karang Taruna dalam pembangunan desa masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya lapangan olaahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Peran Karang Taruna dalam pembangunan di desa Titidu, (2). Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Karang Taruna dalam pembangunan desa Titidu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Good governance in administrative services at village level: Case study of Diat village, Bukal district, Buol regency Saleh Al Hamid; Laundu, Fitriyani R.
Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD) Vol. 2 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Department of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69816/jgd.v2i1.42760

Abstract

This study uses a descriptive qualitative method approach to analyze the implementation of Good Governance principles in administrative services at the Diat Village level, Bukal District, Buol Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and field notes that rely on information from informants and secondary sources such as related books and articles. Data analysis was carried out in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The main focus of this study is the indicators of responsiveness, efficiency, and effectiveness in village administrative services. The results of the study indicate that the implementation of the responsiveness principle in public services in Diat Village has not been maximized, due to the low responsiveness of officers in responding to community needs. In addition, the implementation of the efficiency and effectiveness principles has also not been optimal, with obstacles such as the long distance between the officer's house and the slow process of processing signatures. Although the Village Secretary tries to provide fast service, the absence of a village office as a service center hinders efficiency and extends the time for completing administration. This study provides important insights into the challenges in implementing Good Governance principles at the village level and the need for improvements in the aspects of responsiveness, efficiency, and effectiveness of public services.
Strategi Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Moh Agim; Ramli Mahmud; Saleh Al Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4909

Abstract

Pengawasan pemilu memperoleh makna strategis karena menjadi prasyarat bagi terwujudnya legitimasi kekuasaan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Namun, pada level kecamatan, efektivitas pengawasan sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan konteks sosial politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan Panwascam Moutong pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga integritas proses elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan terimplementasi melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Strategi preemtif dilakukan melalui pemetaan risiko dan koordinasi berjenjang; strategi preventif melalui sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; sedangkan strategi represif melalui verifikasi prosedural berbasis bukti. Secara normatif dan prosedural, pengawasan telah berjalan sesuai koridor hukum, namun efektivitas substantif masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan rasio sumber daya manusia terhadap luas wilayah serta keterbatasan dan keterlambatan anggaran operasional. Implikasinya, penguatan proporsionalitas personel dan stabilitas dukungan anggaran menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat lokal.