<![CDATA[This study examines the concept of riddah (apostasy) in Islam through the hermeneutical perspectives of Fazlur Rahman and Abdullah Saeed, responding to contemporary challenges regarding religious freedom and human rights. Fazlur Rahman’s double movement theory emphasizes the necessity of reconstructing the historical context of Qur’anic revelation while synthesizing its ethical principles with modernity. Meanwhile, Abdullah Saeed’s contextual approach argues for the reinterpretation of riddah within the framework of religious pluralism, advocating for an inclusive understanding aligned with human rights principles. Using a qualitative methodology, this research analyzes primary texts from both scholars, Qur’anic verses, and relevant literature on Islamic legal thought. The findings reveal that while both scholars reject the application of capital punishment for apostasy, their approaches diverge: Rahman employs historical-contextual reconstruction to extract universal ethical values, whereas Saeed emphasizes the prioritization of individual rights and legal flexibility. This study contributes to the discourse on Islamic hermeneutics and legal reform, highlighting the necessity of reconciling scriptural fidelity with the ethical imperatives of pluralistic societies. By bridging the gap between classical jurisprudence and contemporary human rights frameworks, this research underscores the dynamic and evolving nature of Islamic legal thought. Studi ini mengkaji konsep riddah (kemurtadan) dalam Islam melalui perspektif hermeneutika Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, dalam rangka merespons tantangan kontemporer terkait kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Teori double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami kembali konteks historis wahyu Al-Qur’an serta menyelaraskan prinsip-prinsip etisnya dengan realitas modern. Sementara itu, pendekatan kontekstual Abdullah Saeed menyoroti perlunya reinterpretasi riddah dalam kerangka pluralisme agama, dengan menekankan pemahaman yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis teks-teks utama dari kedua sarjana, ayat-ayat Al-Qur’an, serta literatur yang relevan dalam pemikiran hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed sama-sama menolak hukuman mati bagi pelaku riddah, pendekatan mereka berbeda. Rahman menggunakan rekonstruksi historis-kontekstual untuk menggali nilai-nilai etis universal dalam Al-Qur’an, sedangkan Saeed lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan fleksibilitas hukum Islam dalam masyarakat modern. Studi ini memberikan kontribusi bagi wacana hermeneutika Islam dan reformasi hukum dengan menekankan pentingnya menyeimbangkan kesetiaan terhadap teks suci dengan tuntutan etika dalam masyarakat plural. Dengan menjembatani kesenjangan antara yurisprudensi klasik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia kontemporer, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.]]>
