Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Mahardika, Muhammad
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7280

Abstract

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap keputusan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode penelitian menggunakan Metode analisis bahan hukum kualitatif dengan Metode pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakawan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli yang berkompeten dibidangnya. Tujuannya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditetapkannnya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan.
Penerapan Smart Contract Berbasis Blockchain Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia Brilliano, Cikal; Ardiansyah, Rhenaldy; Mahardika, Muhammad
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/54jz4n21

Abstract

Indonesia is a country that adheres to the principle of democracy, which is manifested through the implementation of general election as a means to elect members of the House Of Representatives (DPR), Regional Representatives (DPRD), Regional Heads, and Deputy Regional Heads directly, universally, freely, and confedentially, in accordance with the article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). However, in practice, weakness have been identified, such as a lack of oversight over the flow of campaign funds, which opens the door to potential vote-buyinh practice. The purpose of this scientific paper is to examine the existing condition of the campaign fund distribution mechanism in Indonesia and the application of blockchain-based smart contract in the campaign fund distribution system. This research employs a doctrinal legal research method. The result show that the current campaign fund distribution has not been optimally implemented, as evidence by data on widespread vote-buyinh in previous election periods. The recomendation from this scientific paper is to integrate the concept of bloackchain-based smart contract into the campaign fund distribution system to achieve transparancy and accountinility in campaign fund management.  Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia selaras dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun, dalam prosesnya ditemukan kelemahan berupa kurangnya pengawasan terhadap alur dana kampanye sehingga membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi exsisting mekanisme penyaluran dana kampanye di Indonesia dan penerapan smart contract berbasis blockchain pada sistem penyaluran dana kampanye. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana kampanye saat ini belum dilaksanakan secara optimal dibuktikan dengan data temuan politik uang yang marak terjadi pada periode pemilu sebelumnya. Adapun rekomendasi dari karya tulis ilmiah ini adalah mengintegrasikan konsep smart contract berbasis blockchain dalam sistem penyaluran dana kampanye dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.