Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Jurnal Sosial dan Sains
Hasudungan, Oktar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pencegahan Korupsi di PT Pertamina (Persero): Tinjauan Hukum Administrasi Negara Hasudungan, Oktar; Asri, Ardison
JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Vol 24 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : LP2M STAI Miftahul 'Ula (STAIM) Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/lentera.v24i2.1763

Abstract

Corruption within PT Pertamina (Persero) remains a critical issue that not only causes significant state financial losses but also undermines public trust. This study aims to evaluate the effectiveness of internal and external supervisory mechanisms in preventing corruption within the company, viewed from the perspective of State Administrative Law. Employing a qualitative descriptive approach and a case study design, the research analyzes the roles and functions of various oversight institutions, including Pertamina’s internal audit division, the Supreme Audit Agency (BPK), the Corruption Eradication Commission (KPK), and other relevant legal authorities. The findings indicate that although supervision mechanisms are formally established, their implementation still faces several challenges. These include regulatory gaps, limited inter-agency coordination, and weaknesses in corporate governance. The ineffectiveness of oversight functions contributes to vulnerabilities in the company’s anti-corruption framework. Therefore, the study recommends the strengthening of regulatory frameworks, enhancement of transparency, and optimization of synergy between internal and external oversight bodies. These reforms are deemed essential to build a more accountable and corruption-resistant governance system in state-owned enterprises, particularly in strategic sectors such as energy. The research findings have practical implications for policymakers and supervisory institutions in improving public sector integrity through better administrative oversight.
OJK: Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Industri Asuransi Di Indonesia Hasudungan, Oktar; Sijabat, Anthon; Napitupulu, Diana Ria Winanti
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i4.32142

Abstract

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan industri asuransi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2011, OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi OJK terhadap kinerja, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur hukum dan analisis empiris melalui wawancara dengan pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi OJK berdampak positif terhadap pertumbuhan premi dan aset perusahaan asuransi, namun juga menghadapi tantangan dalam implementasi dan pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi OJK telah membawa kemajuan, perlu ada peningkatan dalam efektivitas pengawasan dan dukungan bagi perusahaan asuransi untuk memenuhi regulasi tersebut. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam sektor keuangan, khususnya industri asuransi, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil, efisien, dan transparan. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti kompleksitas regulasi, kapasitas pengawasan, dan adaptasi perusahaan asuransi terhadap perubahan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi OJK dalam mencapai tujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, serta analisis empiris melalui wawancara dengan pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi OJK telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi dan pengawasan regulasi, seperti kurangnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Hal ini berakibat pada belum optimalnya pencapaian tujuan regulasi OJK.
Jual Beli: Bagaimana Jika Transaksi Jual Beli Atas Tanah Tidak Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Febrian, Febrian; Hasudungan, Oktar; Napitupulu, Diana Ria Winanti
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i4.32161

Abstract

Jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang wajib memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu syarat utama adalah pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar transaksi memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak transaksi jual beli tanah dilakukan di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT, sehingga menimbulkan risiko hukum, seperti sengketa kepemilikan dan ketidakpastian hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum transaksi jual beli tanah yang tidak memenuhi persyaratan formal. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah yang tidak memenuhi syarat formal dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Selain itu, pentingnya peran PPAT dalam memastikan keabsahan transaksi serta prosedur balik nama sertifikat tanah menjadi sorotan utama. Hal ini berakibat pada lemahnya posisi hukum pembeli dalam menghadapi potensi gugatan atau sengketa di kemudian hari.
Co-Authors Ardison Asri Fachry Abda El Rahman Napitupulu, Diana Ria Winanti Sijabat, Anthon