Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kartu Kredit Pemerintah sebagai Inovasi dalam Sistem Transaksi Keuangan Digital di Sektor Pemerintah Fauziah, Alya Firda; Sendjaja, Theodorus
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6405

Abstract

Transformasi digital dalam sektor keuangan publik mendorong kebutuhan akan sistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Artikel ini membahas implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai bentuk inovasi dalam sistem transaksi keuangan digital di sektor pemerintah. KKP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dengan mengurangi penggunaan uang tunai dan menyederhanakan proses pembayaran. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap kebijakan, regulasi, serta praktik implementasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KKP memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi administrasi, pengawasan real-time, dan mitigasi risiko penyimpangan anggaran. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur, pemahaman SDM, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen lintas sektor dan peningkatan literasi digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan KKP sebagai instrumen keuangan digital pemerintah. 
Kartu Kredit Pemerintah sebagai Inovasi dalam Sistem Transaksi Keuangan Digital di Sektor Pemerintah Fauziah, Alya Firda; Sendjaja, Theodorus
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6405

Abstract

Transformasi digital dalam sektor keuangan publik mendorong kebutuhan akan sistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Artikel ini membahas implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai bentuk inovasi dalam sistem transaksi keuangan digital di sektor pemerintah. KKP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dengan mengurangi penggunaan uang tunai dan menyederhanakan proses pembayaran. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap kebijakan, regulasi, serta praktik implementasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KKP memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi administrasi, pengawasan real-time, dan mitigasi risiko penyimpangan anggaran. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur, pemahaman SDM, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen lintas sektor dan peningkatan literasi digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan KKP sebagai instrumen keuangan digital pemerintah. 
Analisis Komparatif Sistem Pengendalian Manajemen: Tinjauan Kritis Praktik Sektor Privat dalam Lingkungan Sektor Publik Ali, Muhammad Fikri; Fauziah, Alya Firda; Hutabarat, Kezia Josephine; Evi, Tiolina
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif praktik sistem pengendalian manajemen (SPM) yang berkembang di sektor privat serta relevansinya ketika diterapkan dalam lingkungan sektor publik. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada adanya perbedaan karakteristik kelembagaan, tujuan organisasi, dan tuntutan akuntabilitas antara sektor privat dan sektor publik. Penelitian ini dilakukan pada konteks sektor publik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan studi kasus pada salah satu instansi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, regulasi, dan observasi terhadap praktik penganggaran serta pengendalian manajerial. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan institusional, pengukuran kinerja, dan motivasi antara praktik SPM sektor privat dan realitas sektor publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SPM sektor privat di sektor publik memerlukan penyesuaian kontekstual agar selaras dengan prinsip akuntabilitas, legalitas, dan pelayanan publik.